TELUKKUANTAN - Ketegangan demi Ketegangan tercipta antara pedagang Pasar Lumpur dan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi (Kuansing), Riau setelah adanya kebijakan pemindahan ke Pasar Rakyat. Sebagian besar pedagang menolak untuk direlokasi dengan alasan minimnya penghasilan dan sempitnya tempat di Pasar Rakyat.

Polemik ini sampai ke gedung wakil rakyat. Pedagang meminta agar DPRD turun tangan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Terlebih, tim terpadu yang dibentuk Pemkab Kuansing sudah dua kali memberikan SP-2 terhadap pedagang yang enggan pindah.

"Kita berkumpul di sini, guna mencari solusi, mencari jalan keluar atas polemik pemindahan pedagang," ujar Andi Putra, SH, MH selaku Ketua DPRD Kuansing memulai rapat dengar pendapat dengan tim terpadu yang dibentuk Pemda Kuansing, Rabu (29/3/2017) pagi.

Dikatakan Andi, pemindahan pedagang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak hanya undang-undang, tapi juga harus memperhatikan norma-norma. Sehingga, pedagang senang, pemerintah senang dan DPRD juga ikut senang.

"Setiap hari demo, setiap hari ribut. Relokasi yang dilakukan pemerintah ini juga telah memfitnah saya, kebetulan rumah saya berada di dekat pasar. Ada yang bilang, saya yang melarang berjualan di situ. Ini sungguh fitnah yang keji, sangat luar biasa," ujar Andi.

"Saya tak pernah melarang orang berjualan, kami di DPRD hanya mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah," tambah Andi memaparkan.

Ia meminta pemerintah menjelaskan alasan relokasi pedagang ke Pasar Rakyat tersebut.

Sementara itu, Azhar Ali yang tergabung dalam tim terpadu, menjelaskan kronologi kebijakan relokasi pedagang tersebut.

"Kondisi Pasar Lumpur tak manusiawi, makanya pemerintah membuat kebijakan dengan menempatkan pedagang ke tempat yang layak," ujar Azhar memulai pembicaraan.

Mantan Kadis Pasar tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pendataan terhadap pedagang. Dimana, terdapat 451 pedagang yang biasa berjualan di Pasar Lumpur.

"Total seluruh pedagang mempunyai 30 jenis usaha dagangan. Sebagian besar sudah melakukan pencabulan undian untuk penentuan lokasi di Pasar Rakyat," beber Azhar.

Dari 451 orang, lanjut Azhar, terdapat empat jenis pedagang yakni, pedagang belakang terminal, pedagang dalam kios, pedagang Peje dan pedagang kuliner malam hari. "Yang akan kita pindahkan itu pedagang belakang terminal."

Menurutnya, tempat yang dihuni oleh pedagang belakang terminal bukanlah lahan pasar. Untuk itu, pemerintah memindahkan ke Pasar Rakyat yang lebih memadai. "Bahkan, lokasi berlebih dari jumlah pedagang yang ada."

"Dengan catatan, bahwa tempat yang disediakan pemerintah tidak seluas tempat sebelumnya," tambah Azhar.

Jauh sebelum pemindahan, lanjut dia, pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang. Setiap perwakilan pedagang sudah dipanggil. "Mereka hanya mengeluhkan tak ada biaya pindah."

"Kita pun sudah bekerjasama dengan BRI, dimana pihak bank bersedia memberikan pinjaman tanpa agunan asal ada rekomendasi dari pemerintah," ujar Azhar.

Dari pihak Pemda, hadir juga Kepala Dinas PUPR, Azwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jafrinaldi, Kepala Dishub Sukardi, Kasatpol PP Erdiansyah. Sementara, dari DPRD tampak Ketua Komisi B Rustam Effendi, Jefri Antoni, Sastra Febriawan, Rosi Atali, Pangestuti, Asnidar, Hamzah Halim, Raden dan Alhamra.***