JAKARTA - Anggota Komisi IX fraksi PDIP DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati, menegaskan penolakannya atas vaksin corona, sehari sebelum vaksinasi tahap pertama berlangsung pada Rabu (13/1/2020).

Mantan ketua Komisi IX DPR RI periode 2009 - 2014 itu bahkan rela menjual mobil jika Ia dan keluarganya dipaksa membayar sanksi denda Rp5 juta per orang.

"Jangan main-main! Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM lho, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu!" kata wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) IV itu dalam rapat dengan Kemenkes RI di Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021) lalu.

Pernyataan tegas Ribka pun mendapat respons dari DPP PDIP. Menurut sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ribka hanya menegaskan agar negara tidak berbisnis dengan rakyat. Adapun sikap resmi PDIP, "memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan presiden Jokowi,".

"Dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," kata Hasto dalam rilis yang disebar, Rabu (13/1/2021).

Rabu yang sama, Ribka kembali mengikuti rapat dengan Kemenkes. Legislator senior di fraksi banteng itu tetap berisikukuh dengan sikapnya. Berdasar berbagai informasi yang Ia kolektif tentang Sinovac dari temannya di China, Ia mengungkapkan bahwa Sinovac bukan farmasi yang diperhitungkan di China.

"Boleh dibilang rongsok lah," kata Ribka, Rabu.

Ribka mengaku mendapat teguran di internal partai dan nyinyiran rekan sejawat di grup fraksinya lantaran sikap kritisnya itu. Tapi Ia menegaskan, persoalan vaksin adalah persoalan rakyat dan Ia adalah wakil rakyat.

Ketegangan sikap Ribka yang notabene merupakan kader partai penguasa itu, menjadi fenomena tersendiri bagi para analis. Hari ini, Kamis (14/1/2021) akan digelar diskusi Kamisan secara virtual yang mengangkat tajuk 'Debut DPR di Awal Tahun 2021, dari Ribka hingga Cakapolri'.

Beberapa nama dan lembaga yang tercatat akan turut menyajikan dialeketika antara lain; Lucius Karus (Formappi), Ray Rangkuti (Lingkar Mardani), dan Badiul Hadi (FITRA).***