
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menyesalkan tidak masuknya usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Riau. Karena, dengan jumlah penduduk dan luasan daerah, sudah sepantasnya Provinsi Riau mendapat 'jatah' DOB baru.
Sebab, jelas Husaimi, pemekaran ini bertujuan untuk pembangunan dan kepedulian terhadap masyarakat, denhqn semakin banyak daerah pemekaran baru, maka pembangunan kepada masyarakat akan lebih cepat dan tepat.
Politisi PPP ini mengharapkan agar daerah kabupaten induk untuk tidak takut jika ada pemekaran ataupun daerah kabupaten baru, karena itu tidak akan berpengaruh pada kekuasaannya.
"Jadi kepada kepala daerah hendaknya mendukung dan ikut mengusulkan daerah pemekaran baru ini, tujuannya kan untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat," kata Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau ini, Jumat (4/2/2022).
Dia mencontohkan, Kabupaten Rokan Hilir sebelumnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, saat itu pembangunan sangat sulit didapat oleh Rohil, tapi setelah pemekaran, pembangunan menjadi lebih terjangkau.
"Begitu juga dengan yang paling mendesak itu daerah Indragiri Hilir, Tembilahan yang sudah lama diusulkan, sampai sekarang tidak juga terwujud," ujar Husaimi.
Menurut Husaimi semuanya harus mendorong dari daerah sendiri, dengan tujuan untuk pembangunan daerah, diperbanyak Kabupaten dan Desa di Riau.
"Dicontoh daerah lain di tanah air, mereka Kabupaten dan Kota banyak, ditambah Desa juga banyak, sehingga anggaran untuk daerah itu juga banyak,"ujar Husaimi.
Sebelumnya, tahun 2022 ini setidaknya ada 57 usulan pemekaran Kabupaten dan Kota baru dan 8 pemekaran Provinsi di Indonesia, hanya saja satupun tidak ada usulan dari Provinsi Riau, padahal sebelumnya Riau sangat gencar ingin pemekaran kabupaten dan bahkan Provinsi.
Di Provinsi Riau sendiri, mencuat isu pemekaran Provinsi Riau Pesisir, kemudian pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Selatan (Insel), Kota Tembilahan, Rokan Tengah, Rokan Darussalam, Gunung Sahilan Darussalam.
Hanya saja dari beberapa nama tersebut, tidak satupun masuk dalam usulan untuk pemekaran daerah baru di tanah air. ***