PEKANBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengurusi perizinan transportasi daring atau online.

Hal ini telah diatur dalam kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, izin transportasi daring diserahkan ke pemerintah provinsi. Sementara untuk tarif diatur oleh pemerintah pusat.

"Jadi sejak 2019 lalu, kita tidak lagi mengurusi izin transportasi daring ini," kata Sekretaris Dishub Kota Pekanbaru, Sunarko di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (27/1/2020) lalu.Diakuinya, sebelum ada kebijakan itu, Dishub yang menangani ojek online. "Namun, sejak ada aturan baru, telah dijelaskan siapa yang bertanggung jawab dan kuotanya siapa yang menetapkan," ungkap Sunarko.***