JAKARTA - Permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan untuk mengganti pimpinan Bea Cukai memunculkan berbagai reaksi di ruang publik. Langkah tegas ini bukan sekadar evaluasi kinerja, melainkan peringatan keras terhadap jaringan birokrasi bermasalah yang mengeruk keuntungan secara ilegal.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menafsirkan pernyataan keras tersebut sebagai bentuk perlawanan negara terhadap kelompok birokrasi yang beroperasi sebagai negara dalam negara. Presiden terlihat mulai kehabisan kesabaran melihat rentetan masalah struktural di sektor kepabeanan.

"Pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional," ungkap Amir, Kamis (21/5/2026).

Selama bertahun-tahun, Indonesia terus berkutat dengan masalah klasik yang merugikan keuangan negara. Praktik curang berupa manipulasi dokumen impor, under invoicing, permainan HS code, dan penyelundupan terus terjadi tanpa ada penindakan tegas terhadap aktor utamanya.

Amir menyebut Bea Cukai memiliki fungsi sangat strategis sebagai pengawas keluar masuk barang dan lalu lintas perdagangan internasional. Perintah perombakan di tubuh instansi tersebut menjadi langkah awal menata kembali fondasi perekonomian yang bocor.

Lebih lanjut, Amir memaparkan adanya benturan keras antara visi nasionalisme ekonomi pemerintahan Prabowo dengan kepentingan kelompok lama yang terbiasa mencari untung dari celah impor.

"Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis," tambahnya. ***