PEKANBARU - Masterplan penanganan banjir di Pekanbaru sudah ditetapkan, namun realisasi dan penanganan diharapkan tidak hanya sekedar diatas kertas saja.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (8/2/2022). "Katanya kita sudah ada masterplan penanganan banjir, tapi kalau cuman masterplan diatas kertas tidak ada turun kelapangan dan sosialisasi kepada masyarakat ya percuma, kita saja tidak tau sudah sampai dimana sosialisasinya, arah buang air kemana," ujar Sigit, Selasa (8/2/2022).

Sigit menegaskan PUPR Pekanbaru jangan hanya menghitung jumlah titik banjir yang ada di Pekanbaru, melainkan pengerjaan penanganan banjir harus segera dilakukan.

Dan agar mempermudah kinerja dari PUPR, Sigit juga memberikan saran agar PUPR tidak melupakan pihak-pihak yang ada di Kecamatan dan Kelurahan dengan melakukan komunikasi. Ini bertujuan agar PUPR bisa mengetahui kondisi nyata di lapangan saat terjadi banjir.

"Kita juga minta libatkan dan sampaikan kelurah-lurah terkait masterplan banjir ini, benar ngak masterplan yang mereka buat dengan kondisi dilapangan, jangan diatas kertas dengan yang dilapangan beda. Karena yang tahu dearah ya kelurahan dimana penumpukkan airnya jangan cuma berkoar-koar kita sudah punya masterplan banjir tapi pembangunannya tidak ada ya percuma," ucapnya.

Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla mengatakan untuk melakukan penanganan banjir PUPR harus bersikap tegas dengan membongkar drainase yang sengaja ditutup oleh pemilik Rumah Toko (Ruko).

"PUPR bisa saja membawa serta dinas terkait lainnya untuk melakukan pembongkaran jika pemilik tidak melakukan (pembongkaran). Semisal dalam pelaksanaan penegakan Perda bisa melibatkan Satpol-PP," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Ahad (6/2/2022).

Roni Pasla menegaskan Pemko Pekanbaru tidak boleh kalah dengan segelintir masyarakat untuk kepentingan masyarakat banyak lainnya, karena banjir tentu tidak hanya merugikan sang pemilik toko atau Ruko.

Oleh karena itu, Roni menegaskan perlu kiranya PUPR melihat lebih teliti apakah benar faktor banjir di Jalan Paus karena penutupan drainase, jika benar penutupan drainase dari beton tersebut penyebab utama terjadinya banjir. Tentu harus dilakukan pembongkaran dan pemilik Ruko tentu punya kewajiban untuk melakukan pembongkaran.

"Bukan hanya yang ada di Jalan Paus, namun juga di sepanjang jalan lainnya di pekanbaru. Dan masyarakat tentu kita harapkan mendukung kegiatan ini. Serta pengawasan pembangunan oleh masyarakat juga menjadi perhatian kita bersama," kata politikus PAN ini.

Untuk menangani banjir di Kota Pekanbaru tentu tak cukup dengan hanya berharap pada keseriusan pemerintah saja, melainkan masyarakat juga diharapkan dapat berperan penting. Terutama peran tokok masyarakat seperti para Ketua RT dan RW.

"Masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk laporan ke Satpol-PP maupun ke dinas terkait lainnya, sehingga peran serta masyarakat dapat meminimal resiko terjadinya titik banjir yang baru di tengah lingkungan masyarakat," tutupnya. ***