PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menekankan perlunya percepatan dalam pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Instruksi itu disampaikannya dalam rapat evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (26/5/2025), di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa realisasi keuangan baru mencapai 19,32 persen dari total APBD sebesar Rp9,5 triliun. Sementara itu, realisasi fisik tercatat sebesar 21,22 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan.

"Ini masih rendah. Makanya tadi kita minta OPD untuk menggesa realisasi. Jangan lamban. Semua program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan," tegas Gubernur Abdul Wahid usai rapat.

Ia mengingatkan bahwa meskipun terdapat kendala tunda bayar yang menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, percepatan realisasi anggaran bukan hanya soal angka serapan, tetapi menyangkut dampak langsung kepada masyarakat. "Kalau OPD lambat, maka masyarakat yang akan paling dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Gubernur juga mengisyaratkan akan mengevaluasi kinerja OPD yang tidak mampu mencapai target. Ia menyebut, kinerja akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mutasi, promosi, hingga pembinaan.

"Kita akan catat. OPD yang kinerjanya bagus tentu akan kita apresiasi, sementara yang lamban akan kita evaluasi secara menyeluruh," tambahnya.

Abdul Wahid menekankan pentingnya evaluasi berkala agar pelaksanaan APBD berjalan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau secara langsung. ***