
INDONESIA adalah salah satu negara penghasil minyak bumi dan pernah jaya pada masanya, yang mencapai puncak produksi pada angka 1,65 juta BOPD (Barrel Oil Per Day) pada tahun 1977 dari tahapan produksi primer (Primary Recovery). Selanjutnya, puncak kejayaan produksi minyak Indonesia kedua sebesar 1,6 juta BOPD terjadi pada tahun 1995, yang diperoleh dari tahapan produksi tahap lanjut atau istilah lainnya Enhanced Oil Recovery (EOR), yang sukses diterapkan melalui injeksi uap panas (steamflood) di Lapangan Minyak Duri (https://www.esdm.go.id/id/media-center).
Sejak tahun 1995 hingga saat ini, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi 576.000 BOPD, lebih rendah dari target APBN sebesar 635.000 BOPD (https://www.cnbcindonesia.com/news), dan menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam waktu 29 tahun. Dalam periode ini, memang harus diakui bahwa produksi minyak Indonesia dari seluruh lapangan minyak lebih dominan pada tahap primer dan sekunder. Hanya Lapangan Minyak Duri yang telah sepenuhnya mengimplementasikan tahap tersier/EOR. Saat ini, produksi minyak Indonesia berada pada titik terendah sepanjang sejarah produksi minyak bumi. Sementara itu, kebutuhan akan minyak bumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak bumi sebesar 1 juta BOPD, dan saat ini Indonesia harus mengimpor minyak sebanyak 1 juta BOPD dengan nilai impor yang bisa mencapai 500 triliun rupiah per tahun (https://www.cnbcindonesia.com/news/), suatu nilai yang luar biasa dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude oil) dalam negeri.
Berdasarkan kondisi di atas, dapat kita lihat bahwa kebutuhan minyak bumi dan BBM akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Di satu sisi, produksi minyak bumi Indonesia semakin turun dari tahun ke tahun. Dengan demikian, diperlukan upaya agar produksi minyak dapat ditingkatkan dalam rangka membantu mengurangi impor minyak mentah dan BBM demi kebutuhan dalam negeri. Berbagai upaya memang telah dilakukan pemerintah, seperti target produksi minyak 1 juta BOPD pada tahun 2030 (tinggal 5 tahun lagi). Target ini tentu dibuat oleh pemerintah dengan segala pertimbangan serta skenario yang direncanakan, serta keyakinan bahwa target 1 juta BOPD itu akan tercapai pada tahun 2030 nanti. Namun, capaian ini tidaklah mudah untuk direalisasikan. Jika kita berkaca dari produksi saat ini, dengan produksi harian sekitar 560.000 BOPD, tentu diperlukan tambahan produksi sebesar 440.000 BOPD secara bertahap hingga tahun 2030, sehingga total 1 juta BOPD dapat tercapai dengan catatan bahwa setiap tahun selama 5 tahun ke depan produksi terus meningkat.
Salah satu upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah mengoptimalkan produksi minyak dari sumur-sumur yang tidak aktif (idle well) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Secara definisi, sumur idle adalah sumur yang telah lama ditinggalkan dan tidak lagi memproduksikan minyak atau gas bumi, atau tidak lagi berfungsi sebagai sumur injeksi dalam waktu 24 bulan (2 tahun) atau lebih (https://www.usgs.gov/data/idle-well-fluid-measurements-oil-and-gas-wells-california). Indonesia memiliki sangat banyak sumur minyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hampir 64% atau 28.600 sumur minyak tidak aktif (idle well), dan hanya 16.300 sumur minyak aktif berproduksi dari total 44.900 sumur minyak yang ada (https://www.cnbcindonesia.com/news). Dari jumlah sumur yang tidak aktif tersebut, tentu perlu dianalisis berdasarkan kajian berapa sumur idle yang layak dan ekonomis untuk diproduksikan kembali (reaktivasi sumur). Kajian-kajian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi agar pemilihan sumur-sumur idle tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan produksi minyak yang terus menurun ini.
Dengan banyaknya jumlah sumur-sumur minyak yang ditinggalkan alias tidak diproduksikan oleh K3S, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memberikan peringatan kepada semua kontraktor kontrak kerja sama migas agar mereaktivasi kembali sumur-sumur minyak yang telah diproduksikan namun ditinggalkan sejak 2 tahun terakhir. K3S diberikan beberapa opsi, di antaranya: sumur tersebut dikelola sendiri; sumur tersebut pengelolaannya bekerja sama dengan badan usaha lain dalam menerapkan teknologi untuk memproduksikan sumur tersebut; sumur idle tersebut diambil alih oleh K3S lainnya; dan opsi terakhir, wilayah kerja yang memiliki sumur idle dikembalikan ke pemerintah (https://www.dunia-energi.com/).
Harapan dan target pemerintah dalam memberikan peringatan kepada K3S ini tentu memiliki tujuan, yaitu memaksimalkan potensi sumur-sumur yang telah terbukti berproduksi dan direaktivasikan kembali berdasarkan kajian-kajian ilmiah, sehingga didapatkan rekomendasi terkait status sumur-sumur idle tersebut, apakah masih memiliki minyak yang tertinggal dan masih ekonomis untuk diproduksikan kembali.
Bagaimana dengan sumur minyak di Riau saat ini?
Riau adalah salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Hampir 30% produksi minyak nasional berasal dari Provinsi Riau ini. Ada beberapa K3S yang memproduksikan minyak dari Bumi Melayu ini, di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Bumi Siak Pusako (BSP), PT Imbang Tata Alam (PT ITA), PT EMP WK Siak dan WK Kampar, PT SPR Langgak, PT Texal Energi Mahato, dan PT APG West Kampar Indonesia (PT APGWI). Dengan total sumur minyak yang ada di Provinsi Riau lebih kurang 17.000 sumur, yang tersebar di beberapa K3S, dengan perkiraan sumur yang tidak aktif atau idle well sekitar 6.000 sumur atau lebih kurang 30%-35% dari total sumur yang ada. Hasil kajian atau studi serta implementasi beberapa K3S telah berhasil mengaktifkan sumur-sumur idle tersebut dan telah mampu memproduksikan kembali sejumlah minyak bumi serta bernilai ekonomis.
Pada tahun 2022, SKK Migas telah memperkirakan reaktivasi sumur minyak dapat memberikan kontribusi sebesar 16.000 BOPD dari 1.086 sumur idle (https://finance.detik.com/), dan hal ini sangat memberikan informasi yang menarik jika sumur-sumur idle ini diaktifkan kembali serta terbukti mampu meningkatkan produksi minyak nasional. Jika diasumsikan 16.000 BOPD dari 1.086 sumur yang diaktifkan, rata-rata setiap sumur akan memberikan kontribusi 15 BOPD. Bagi perusahaan tertentu, dengan produksi 15 BOPD per sumur dan asumsi biaya produksi USD 20-30 per barel serta harga minyak mentah sebesar USD 70-80 per barel, masih ada selisih antara biaya operasional dengan hasil penjualan minyak sebesar USD 50 per barel. Dengan asumsi di atas, walaupun produksi minyak 15 BOPD per sumur, masih dapat memberikan keuntungan bagi K3S ataupun pihak yang akan mengelola sumur-sumur idle tersebut.
Khusus untuk Provinsi Riau, dengan asumsi memiliki 6.000 sumur idle, dan jika diambil 50% saja yang diaktifkan kembali (3.000 sumur), tentu berpotensi membantu meningkatkan produksi minyak dari Bumi Melayu ini dengan perkiraan 15 BOPD per sumur x 3.000 sumur akan menghasilkan 45.000 BOPD. Jika Provinsi Riau dapat meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur idle ini, hal ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana PI 10% yang sudah dinikmati oleh beberapa kabupaten di Provinsi Riau ini.
Harus kita akui bahwa memang tidak mudah untuk memproduksikan dan mengaktifkan kembali sumur-sumur yang telah ditinggalkan. Ada kendala-kendala teknis yang perlu dipertimbangkan dan perhitungan keekonomian dalam memilih serta menentukan sumur-sumur mana saja yang berpotensi untuk dapat diaktifkan kembali. Peran dan kontribusi dari pihak kampus tentu juga sangat diperlukan dalam membantu melakukan screening melalui berbagai studi, seperti studi subsurface (bawah permukaan) maupun studi surface facility (peralatan di permukaan). Kerja sama antara pihak K3S dan pihak kampus dalam membantu pemerintah untuk mencapai target mengaktifkan kembali sumur-sumur idle ini, dalam rangka meningkatkan produksi minyak, perlu dibahas dan dibicarakan secara bersama, khususnya dengan perguruan tinggi yang ada di daerah operasi. Semoga target pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dari sumur idle ini dapat tercapai tentunya dengan kerja sama dari semua pihak. ***
Penulis adalah Guru Besar Teknik Perminyakan Univ. Islam Riau, Ketua Pusat Studi Peningkatan dan Pengembangan Produksi Minyak Bumi (PSP3MB).