PEKANBARU – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berkaitan dengan Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis, 14 September 2023.

Acara yang digelar di Hotel Grand Elite, Pekanbaru dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Walikota Pekanbaru, Muflihun bersama Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Rakornas, fokus utamanya adalah menegaskan peran strategis Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pentingnya peran mereka dalam proses ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Oleh karena itu, Rakornas ini menjadi ajang untuk merumuskan inovasi-inovasi yang perlu diambil, seperti filtrasi atau pemilahan Propemperda Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Kebutuhan Daerah, penyederhanaan regulasi, penguatan fungsi pembinaan produk hukum daerah, serta pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ''Jadi ini merupakan kunci untuk penguatan otonomi daerah,'' ujar Muflihun.

Para peserta yang turut hadir dalam Rakornas ini adalah para pemangku kepentingan utama dalam dunia hukum daerah, termasuk Kepala Biro Hukum Provinsi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Ketua Bapemperda Provinsi dari seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, para ahli di bidang hukum juga ikut berkontribusi dalam memberikan wawasan dan pandangan mereka. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi, Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjajaran/Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum), Dr. Fitriani Ahlan Sjarief, S.H., M.H., (Akademisi, Pakar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia / Direktur ICLD (Indonesian Centre for Legislative Drafting), serta Dr. Drs. Herie Saksono, M.Si, Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Salah satu aspek penting yang dibahas adalah penguatan kelembagaan terhadap Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota. Ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi penyusunan produk hukum daerah berjalan lancar, serta fungsi pembinaan, pengawasan, advokasi, dan pelayanan hukum tetap terjaga dengan baik. Selain itu, aspek anggaran juga menjadi perhatian dalam optimalisasi kelembagaan ini.

Setelah Rakornas sukses terselenggarakan, harapannya adalah bahwa Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dapat memegang peranan yang lebih penting dan fundamental dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Kesepahaman yang terjalin dalam acara ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta memperkuat aspek kelembagaan dan penganggaran.

Rakornas ini juga menjadi wadah untuk berbagi praktik baik dalam pembentukan produk hukum daerah, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini. Dengan begitu, rekomendasi kebijakan yang terstruktur dapat dihasilkan sebagai solusi terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan di masa depan. ***