PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang lanjutan kasus kredit macet di Bank Riau Kepri yang menyebabkan kerugian sebesar Rp35 miliar, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (20/2/2013). Sidang kali ini, menghadirkan saksi ahli, Irham Ak, Kabid BPKP Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ida Bagus Dwiyantara SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oka Regina SH menghadirkan saksi ahli, Irham Ak untuk menjelaskan tentang proses pencairan kredit pada kegiatan usaha yang ditake over.

Pada sidang itu, saksi ahli Irham mengatakan bahwa Keputusan Direksi Bank Riau Kepri yang mencairkan kredit pada kegiatan usaha yang ditake over telah salah sebab persyaratan untuk mencairkan kredit tersebut tidak lengkap. "Seharusnya kredit take over itu tidak dicairkan,'' ujar Irham.

Membantah

Sementara itu, tim penasehat hukum (PH) terdakwa, Agung Budiharta SH cs membantah pernyataan saksi ahli. PH terdakwa menilai saksi tidak menguasai undang-undang perbankan dan perseroan. Saksi ahli juga dinilai kurang menguasai materi persidangan.

"Keterangan kesaksian saksi ahli kami tolak. Sebab saksi tidak mampu mempertanggungjawabkan kesaksiannya sesuai aturan yang berlaku di perbankan," ujar Layung Purnomo SH, salah satu PH terdakwa.

"Setiap proses kredit, selalu diikuti dengan jaminan. Bagaimana dia bisa katakan kerugian, sedangkan jaminan kredit yang ada tidak diperhitungkan. Padahal di seluruh bank, jaminan itulah yang akan menutupi kredit, jika kredit macet dan dilelang," tegas Layung.

Disamping itu, hasil pemeriksaan BPKP di Bank Riau Kepri sebelumnya pada tahun 2005, BPKP mengeluarkan hasil pemeriksaan wajar.

"Mengapa ada dua pemeriksaan yang berbeda di instansi yang sama. Sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Kami sangat menolak pendapat keahliannya," kata Layung.

Sebab kata Layung kepada hakim, dalam pemeriksaannya, saksi hanya menyoroti kas keluar, tetapi tidak pernah melihat kas masuk, padahal membaca suatu neraca bank, tidak hanya itu, ada aset yang justru tidak pernah dinilai, dimana aset dalam perkara ini pernah dihitung penilai independen senilai Rp37 miliar.

"Dengan jaminan, tentu tidak ada yang dirugikan. Jika semua kredit macet dianggap korupsi, maka semua pejabat bank dianggap korupsi, karena tidak ada bank yang tidak memiliki kredit macet," ungkap Layung.

Pada sidang sebelumnya, Rabu (6/2/2013) Pengadilan Tipikor juga menghadirkan mantan Komisaris Bank RiauKepri, Arsyad Rahim. Arsyad dihadirkan sebagai saksi terdakwa, Zulkifli Thalib. Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Arsyad mengatakan, dirinya tidak pernah tahu menahu tentang hasil rapat komite yang menyetujui pemberian kredit Rp35,2 miliar kepada Arya Wijaya, Direktur PT Saras Perkasa.

"Saya tidak tahu mengapa ada tanda tangan saya di surat persetujuan pemberian kredit. Soalnya, saya tidak pernah tanda tangan. Sewaktu rapat komite, saya hanya tanda tangan kehadiran dan bukan kesimpulan," kata Arsyad kepada ketua majelis hakim, Ida Bagus Dwiyantara saat itu.

Dikatakan, rapat komite dipimpin Direktur Bank RiauKepri, Zulkifli Thalib. Seharusnya, rapat dimpimpin ketua komite bank. "Karena ketua komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin direksi, yaitu Zulkifli Thalib," papar Arsyad.

Dalam rapat, dibahas pengajuan kredit yang diajukan PT Saras Perkasa. Disana juga dijelaskan alasan PT Saras mengajukan kredit. "Katanya untuk menyelamatkan bank. Sebab Non Performence Loan (NPL) bank saat itu mencapai 5 persen. Dengan pemberian kredit, NPL bisa turun menjadi 2 persen dan bank selamat," katanya.

"Dengan alasan ini, kami sebagai komite memberi pertimbangan. Tapi tidak keputusan. Soalnya komite tidak ada hak memberikan keputusan atau hak bicara. Kami hanya peninjau," tambahnya.

Sayangnya, menurut Arsyad, dalam rapat tidak ada pembahasan persyaratan yang dimiliki PT Saras saat mengajukan kredit. Misalnya syarat legalitas hukum, kolekteral, jaminan atau agunan, kapasitas dan karakter PT Saras Perkasa.

Kalau seandainya,kata Arsyad, ia tahu PT Saras tidak memenuhi syarat, ia akan memberi pertimbangan tidak menyetujui kredit. "Saya tahu PT Saras tidak memenuhi syarat pada tahun 2005. Seandainya saat rapat diketahui, pemberian kredit tidak akan disetujui," tukasnya.

Setelah Arsyad, giliran mantan Kepala Cabang Bank RiauKepri Batam, Yumadris yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam penjelasannya, Yumadris mengaku, pemberian kredit berawal dari kredit macet milik PT Karya Wira Wanatama ke bank senilai Rp33 miliar. Sebagai penyelamat, Yumadris mencari investor bernama Arya. Lalu, Arya dibawa ke Zulkifli dan membentuk PT Saras.

Selanjutnya, Arya mengajukan kredit Rp35,2 miliar. Tujuannya untuk mengtake over kredit sebelumnya. "Sehingga kredit sebelumnya menjadi jelas debiturnya," katanya. Selama persidangan, Yumadris bersikukuh pemberian kredit guna menyelamatkan Bank RiauKepri. (nti/ro)