PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mengkaji rencana pengelolaan sektor perkebunan sawit melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencana ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang telah berstatus inkrah secara hukum agar dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan hal tersebut usai mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/2025). Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.

"Saya minta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) menyusun formulasi untuk mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kajian ini dapat selesai dengan mempertimbangkan luas lahan yang tersedia," ujar Wahid.

Gagasan ini berangkat dari potensi pemanfaatan lahan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Pemerintah telah memenangkan gugatan di pengadilan dan lahan yang berstatus inkrah dapat segera dimanfaatkan oleh daerah.

"Tadi Pak Wagub (SF Hariyanto) melaporkan bahwa beberapa lahan sudah berstatus inkrah. Nanti akan kita ambil dan kelola melalui badan usaha daerah," jelas Wahid.

Terkait luas lahan dan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan, Wahid belum memberikan rincian. Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif ini diharapkan dapat menjadi peluang bisnis baru yang memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.

"Kita upayakan, makanya kita minta kajiannya dulu dari Pak Kadis," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur dengan melakukan kajian mendalam terkait potensi dan lahan sawit yang dapat dikelola.

Salah satu BUMD yang telah beroperasi di Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha bernama SPR Trada yang saat ini tengah menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau.

Menanggapi kemungkinan SPR Trada mengelola sektor perkebunan sawit, Syahrial menyebut perlunya kajian lebih lanjut sebelum keputusan final diambil.

"Yang jelas, harus sesuai dengan core bisnisnya. Jika tidak memungkinkan, maka kita akan mempertimbangkan pembentukan BUMD baru. Hasil kajian ini nantinya akan kita sampaikan kepada Gubernur," pungkas Syahrial. ***