MAKASSAR -- Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto alias Danny Pomanto, mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Dikutip dari Kompas.com, Danny Pomanto memperkirakan oknum pejabat Disdik tersebut bisa meraup hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun dari pungli terhadap puluhan ribu guru tersebut.

Diungkapkan Danny Pomanto, pungli terhadap puluhan ribu guru di Makassar, Sulawesi Selatan itu, sudah berlangsung selama dua tahun. Para guru itu dipungli ketika meminta tanda tangan dari pejabat Disdik Makassar untuk keperluan kenaikan pangkat dan perpanjangan sertifikasi.

Dikatakannya, jika ada 10.000 yang perlu tanda tangan dari pejabat Disidik itu dan tiap guru diminta membayar Rp2 juta, maka pelaku pungli bisa mengantongi Rp20 miliar.

''Biaya (pungli) tanda tangan di Disdik mulai Rp2 juta hingga Rp5 juta. Praktek pungli ini sudah 2 tahun, terjadi saat kekosongan jabatan Wali Kota Makassar dan dijabat oleh tiga orang pelaksana tugas (Plt),'' kata Danny saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).

Jenis permintaan tanda tangan dari pejabat Disdik Makassar yang disebut jadi ladang pungli adalah untuk biaya operasional, kenaikan pangkat, dan perpanjangan sertifikasi guru.

Padahal, seharusnya hal itu dilakukan pejabat tanpa meminta biaya tambahan dari orang yang mengurus.

Praktik pungli ini, diungkapkan Danny, melibatkan banyak pihak. Bahkan ada kepala sekolah yang juga ikut ambil andil.

''Pungli ini melibatkan juga oknum-oknum kepala sekolah. Dalam praktik pungli ini, kalau perlu kepala sekolah dibayar, pengawalnya dibayar dan bahkan sopir juga dibayar,'' tuding Danny.

Setelah mengetahui adanya pungli ini, Danny akan mengumpulkan laporan korban dan saksi untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

''Saya juga ini mau bersih-bersih di Pemerintah Kota Makassar,'' paparnya.

Kompas.com sudah coba mengonfirmasi tudingan Danny Pomanto ke Kepala Dinas Pendidikan Makassar Neilma Palamba. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan.***