
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan vonis banding terhadap terdakwa kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe 10 tahun kurungan penjara.
Vonis banding ini lebih berat dua tahun dibandingkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta memvonis mantan Gubernur Papua itu 8 tahun kurungan penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara.
Dikutip dari Inews.id, putusan banding ini diketuk pada Kamis (7/12/2023) oleh majelis hakim PT DKI Jakarta yang dipimpin Hakim Tinggi Herri Swantoro dengan anggota Hakim Tinggi Anthon R Saragih dan Brhotma Maya Marbun.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun,” bunyi putusan dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/12/2023).
Dalam pertimbanganya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai, Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2022.
Hakim menilai Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Selain pidana badan, Lukas Enembe juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, eks Gubernur Papua ini juga dijatuhi pidana pengganti sebesar Rp47,8 miliar subsider 5 tahun penjara.
“Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.833.485.350,” demikian bunyi putusan tersebut.***