PEMATANG REBA, GORIAU.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, Arifuddin Ahalik menilai managemen PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) telah melanggar kesepakatan KKPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang dibuat tahun 1999.
''Pada perjanjian pembangunan Pola KKPA yang telah ditandatangani PT TPP bersama Pemkab Inhu dan DPRD Inhu saat itu. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan PT TPP harus memberikan jaminan hidup (Jadup) terhadap 787 KK yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Sawit Redang Seko (Kopsa) dan ratusan penerima calon peserta plasma (CPP) lainnya. Kesepakatan itu juga ditandatangani H Hasim Rauf selaku Sekda Inhu, H Soegianto selaku Ketua DPRD Inhu dan beberapa pejabat Inhu lainnya saat itu,'' Jelas Arifuddin Ahalik
Pemberian jadup tersebut seharusnya dibayarkan setiap bulan hingga konversi kebun KKPA dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. ''Seharusnya manajemen PT TPP membayarkan jatah hidup anggota penerima CPP KKPA perusahaan tersebut, namun hingga kini Jadup tersebut tidak pernah dibayarkan pihak perusahaan yang merupakan grup usaha Astra Tbk tersebut,'' ujar Arifuddin.
Dikatakannya, 1.000 KK penerima CPP pola KKPA seluas 2.000 hektar dari PT TPP yang harus menerima Jadup itu adalah masyarakat Desa Redang Seko dan Banjar Balam Kecamatan Lirik, serta masyarakat Desa Jati Rejo dan Air Putuih Kecamatan Pasir Penyu.
Selain itu kata Arifuddin, dalam kesepakatan, PT TPP juga harus membangunkan kebun seluas 20 hektar untuk Desa Redang Seko sebagai kebun desa. Bukan hanya itu, pihak TPP juga harus membangunkan sarana ibadah berupa mesjid di desa Redang Seko serta membangunkan sarana olahraga yang berbentuk GOR mini, namun hingga kini kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
''Kita himbau Pemkab Inhu tidak gegabah dan tidak gampang terpancing oleh iming-iming pihak perusahaan tersebut, terlebih lagi dalam hal perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU),'' tegasnya. (wsr)