
DUMAI, GORIAU.COM - Ada-ada saja perseteruan antara Pemko Dumai dan PT Pertamina RU II Dumai, Riau ini. Sudahlah Bandara Pinang Kampai ditutup karena tidak mengantongi sertifikasi, kini permasalahan baru muncul dengan saling menyalahkan. Akibatnya, seperti yang terjadi sekarang, Pemko Dumai pun mengancam akan menarik seluruh aparatnya yang ditugaskan di bandara yang menjadi kebanggaan warga Dumai itu.
Walikota Dumai Khairul Anwar mengancam menarik seluruh personel Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk pengelolaan Bandara Pinang Kampai pasca diberhentikannya sementara sejak 17 Desember 2013 kemarin. ''Jika hingga akhir Desember 2013 belum ada kesepakatan baru dari Pertamina, maka saya akan menarik semua personel dishub dari bandara," tegas Khairul Anwar, Selasa (24/12/13) saat dikonfirmasi GoRiau.com.
Di tempat terpisah General Manager (GM) PT Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai Nyoman Sukadana, belum dapat memberikan jawaban. Sampai saat ini, Bandara Pinang Kampai statusnya masih milik Pertamina. ''Jawaban yang pasti pada akhir Desember mendatang, jika kesepakatan antara Pemko Dumai dengan Pertamina Pusat Jakarta bisa tercapai sesuai mekanisme berlaku," katanya.
Nyoman berharap, nantinya pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai sesuai peraturan yang berlaku dan dapat dikelola dengan baik dan profesional, demi menunjang saranan transportasi masyarakat.
Sebelumnya Humas PT Pertamina RU II Dumai Yefrizon kepada GoRiau.com menyebutkan meski Bandara Pinang Kampai merupakan milik PT Pertamina RU II Dumai, namun pemeliharaannya merupakan tanggungjawab Pemko Dumai. Pemeliharaan bandara yang dipergunakan bersama antara kepentingan perusahaan dan masyarakat itu sudah diikat dalam kesepakatan bersama antara PT Pertamina RU II Dumai dan Pemko Dumai.
''Sesuai kesepakatan dengan pemerintah sejak dulu, pengelolaan ditanggung oleh pemerintah, dan segala sesuatu pada bandara jadi tanggungjawab si pengelola,'' ujarnya.
Ditambahkan Yefrizon, sesuai Undang-undang migas nomor 6, bahwa tidak diperbolehkan lagi adanya hibah yang dilakukan oleh BUMN. ''Yang diperbolehkan itu hanya berbentuk bisnis jual beli, biarpun hanya satu rupiah,'' ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 17 Desember 2013 kemarin, Bandara Pinang Kampai sudah resmi dinonaktifkan sementara oleh Pemerintah Kota Dumai. Hal itu buntut dari tidak kunjung dimilikinya sertifikasi oleh pemerintah atas pengelolaan bandara tersebut dari kementrian perhubungan.
"Kita berhentikan beroperasi sementara hingga sertifikasinya selesai. Namun, itu hanya untuk penerbangan 30 set keatas." Ujar Kepala UPT Bandara Pinang Kampai, Catur Hargowo, kepada GoRiau.com.
Ditambahkan Catur, Bandara Pinang Kampai Dumai tersebut jenis kelas III dan untuk standar minimal sudah memenuhi meski belum layak. "Sangat banyak hal yang harus dibenahi mulai dari fasilitas bandara seperti X-Ray, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ironisnya, tambah Catur, untuk alokasi pada APBD-P 2013 kemarin UPT Bandara hanya dialokasikan Rp15 juta. Dan anggaran tersebut dinilai sangat tidak pantas dengan tingginya kebutuhan Bandara yang sangat banyak harus dibanahi. (egy)