BANGKINANG - Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar minta pimpinan PT Flora Wahana Tirta akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.

Demikian disampaikan Ahmad Yuzar ketika memimpin pertemuan dalam rangka memediasi pihak PT Flora Wahana Tirta dengan masyarakat Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah di ruang rapat kantor Bupati Kampar, Senin (20/3/2017). Pertemuan ini digelar sebagai buntut aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Desa Penghidupan ke areal PT Flora Wahana Tirta, Jum'at (17/3/2017) lalu.

"Pemkab menghimbau kepada perusahaan untuk akomodatif terhadap tuntutan masyarakat di tempat perusahaan berusaha. Ongkos sosial dan ongkos keamanan akan lebih murah. Biaya produksi akan lebih murah. Mengalah sedikit mengalah untuk menang," ujar Ahmad Yuzar di hadapan Humas PT Flora Wahana Tirta dan perwakilan masyarakat Penghidupan dan pejabat lainnya serta aparat dari Polres Kampar.

Yuzar juga mengingatkan agar program corporate social responsibility (CSR) harus dibuat berkelanjutan. Dikatakan, dalam undang-undang perusahaan harus menyisihkan keuntungan 10 persen untuk CSR dan CSR harus Sinkronkan dengan program pemerintah.

Dalam kesempatan itu Yuzar beberapa kali mempertanyakan beberapa hal termasuk penggunaan pekerja lokal. Menurutnya, penggunaan pekerja lokal itu salah satu item dalam mengeluarkan izin prinsip.

Yuzar juga berjanji Pemkab Kampar akan menyelesaikan masalah tenaga kerja. Ia juga minta inisiatif perusahaan menyerahkan komposisi tenaga kerja.

Ia juga menegaskan kepada perusahaan agar mengolah limbah sesuai aturannya."Ambang batas lingkungan harus dipenuhi," ucapnya.

Mengenai penggunaan lahan, sesuai SK Menteri Kehutanan, perusahaan wajib mengalokasikan lahannya sebanyak 20 persen untuk masyarakat. "Kalau perpanjang HGU Pemkab Kampar baru keluarkan izin prinsip apabila kewajiban ini dipenuhi," terang Yuzar.

Asisten I juga menyampaikan akan mengundang seluruh perusahaan di Kampar dan minta pihak Dinas Perkebunan menelusuri seluruh perizinan dan menelusuri mengenai keharusan pelepasan HGU PT Flora Wahana Tirta yang diputuskan Menteri Kehutanan sebagaimana dipertanyakan masyarakat Penghidupan dalam pertemuan itu.

Sementara itu Idrus, salah satu pejabat dari Dinas Perkebunan Kampar dalam pertemuan itu menyampaikan, terkait pengawasan reguler dari Dinas Perkebunan, minggu lalu pihaknya telah lakukan pengawasan. Ia minta pihak perusahaan harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.

Terkait izin pengolahan limbah kata Idrus, PT Flora miliki izin land aplication yakni limbah cair dibuang ke perkebunan sawit. "Yang menjadi persoalan area kebun di Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan. Sementara persoalan sekarang di Desa Penghidupan Kampar Kiri Tengah," beber Idrus.

Terkait pengaduan dari masyarakat, kalau seandainya ada indikasi pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan, maka kades dan tokoh masyarakat bisa sampaikan ke Dinas Perkebunan. "Kami turun dengan mengambil sampel dan uji di laboratorium. Biasa yang dipakai laboratorium di PU Provinsi Riau," tutur Idrus.

Ia berjanji tidak akan berlama-lama menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dalam kesempatan ini Idrus juga mengakui baru tahu ada sungai larangan di area PT Flora Wahana Tirta. "Ini tanggungjawab kami tindaklanjuti kedepan. Kearifan lokal sangat dihargai dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999. Bisa dapat kalpataru kalau kita patuhi itu," bebernya. ***