PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau, Sugeng Pranoto, mendesak supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menetapkan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai janjinya, yakni di awal tahun 2022 mendatang.

Politisi PDIP ini mengatakan, saat rapat pembahasan anggaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau yang saat itu dipimpin oleh Herman, berjanji akan bergerak diawal tahun.

GoRiau Anggota Komisi III DPRD Riau,
Anggota Komisi III DPRD Riau, Sugeng Pranoto.
Penerapan Pajak progresif, kata Sugeng, merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya berdampak pada pembangunan di Provinsi Riau.

Apalagi, ujarnya, di provinsi lain, kebijakan pajak progresif ini sudah mulai diterapkan. Untuk Provinsi Riau sendiri, Perda-nya sudah dibuat sejak tiga tahun yang lalu. "Kita tidak tahu kendalanya apa, itu internal Pemprov lah, yang jelas kita mendesak pemprov Riau melalui Vapenda paling cepat dimulai Januari dan paling lambat Februari, tahun depan karena beberapa provinsi lain sudah lama terapkan pajak progresif," tegasnya, Senin (27/12/2021).

Ditambahkannya, dengan penerapan pajak progresif ini, setiap wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraannya akan melepaskan semua kendaraan yqng selama ini atas nama dia.

"Jadi pemilik kendaraan harus melaporkan ke Samsat bahwa lendaraannya itu sudah di jual, dan minta diblokir karena kendaraan sudah tidak atas namanya lagi, ini untuk menghindari supaya mereka tidak terkena pajak progresif," tutupnya.

Sebagai informasi, pajak progresif adalah pemberlakukan pajak pada seseorang yang memiliki kendaraan, baik mobil maupun motor berjumlah lebih dari satu. ***