TELUKKUANTAN – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks), Dwi Rosita menyorot kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuansing yang melantik anggota partai politik (parpol) dan pendukung bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"KPU itu penyelenggara pemilu, kalau nanti tidak netral, siapa lagi yang dipercaya masyarakat?" ujar Dwi Rosita, Jumat (27/1/2023) siang di Telukkuantan.

Sekretaris BEM Nusantara Daerah Riau ini menyayangkan keputusan KPU Kuansing yang tetap melantik anggota parpol sebagai PPS, padahal sudah tahu orang tersebut adalah anggota parpol dan pendukung balon DPD.

"Dalam aturan sangat jelas, tidak menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya lima tahun atau pendukung balon DPD. Kok KPU bisa kecolongan sampai 12 orang? Apakah seleksinya tidak dilaksanakan dengan baik atau ada titipan? Sipol itu kan aplikasi punya KPU, mereka punya akses untuk mengecek identitas PPS," kata Dwi Rosita.

Aturan yang dimaksud Dwi Rosita adalah PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

"Kalau mau jadi penyelenggara yang jujur, calon PPS harusnya cek dulu sebelum daftar PPS. Selesaikan dulu urusan sama parpol, baru bicara netral jadi penyelenggara," tegas Dwi Rosita.

Mahasiswi Hukum Tata Negara Uniks ini mendesak KPU Kuansing untuk tegas menindaklanjuti temuan Bawaslu Kuansing.

"Sesuai dengan aturan, PPS yang tak memenuhi syarat itu, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu diatur dalam pasal 43 PKPU nomor 8 tahun 2022. Kami berharap, KPU Kuansing bijaksana, sehingga pemilu yang berkualitas terwujud di tahun 2024," tutup Dwi Rosita.***