JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung mengurai benang kusut pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Dalam rapat terbatas di Istana, Prabowo meminta jajarannya mencari solusi cerdas agar utang proyek senilai Rp116 triliun bisa dilunasi tanpa membebani keuangan negara.

Instruksi itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Ketiganya diminta merancang opsi pembayaran yang realistis — termasuk kemungkinan perpanjangan masa pinjaman dengan kreditur dari China.

“Pemerintah sedang menghitung ulang skema terbaik, termasuk opsi memperpanjang tenor pinjaman. Tujuannya agar pembayaran lebih fleksibel tanpa mengganggu stabilitas fiskal,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut menjadi salah satu bahasan strategis menjelang akhir tahun, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap keberlanjutan proyek prestisius yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Namun, Prabowo disebut menegaskan bahwa penyelesaian masalah utang tidak boleh menyalahi prinsip kemandirian fiskal.

“Presiden menegaskan bahwa APBN tidak boleh menjadi penyangga utama. Pemerintah hanya akan memfasilitasi agar korporasi di bawah Danantara bisa menyelesaikannya secara profesional,” ujar Prasetyo.

Sikap itu sejalan dengan pandangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sejak awal menolak pelibatan langsung APBN dalam skema pembayaran utang Whoosh. Ia menilai konsorsium KCIC yang berada di bawah Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan untuk menanganinya.

“Mereka sudah punya manajemen dan dividen besar, rata-rata Rp80 triliun setahun. Jadi harusnya bisa dikelola dari sana, jangan ke pemerintah lagi,” kata Purbaya dalam forum Media Gathering APBN 2026 di Bogor, awal Oktober lalu.

Ia menambahkan, tanggung jawab finansial proyek harus tetap berada di tangan badan usaha, bukan pemerintah.

“Kalau enak mereka bilang swasta, begitu susah minta pemerintah yang urus. Itu enggak bisa,” ujarnya tegas.

Pernyataan itu diperkuat oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, yang memastikan bahwa proyek Whoosh tidak tercatat sebagai utang negara.

“Itu sepenuhnya pinjaman dan ekuitas badan usaha, bukan kewajiban pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menegaskan bahwa beban keuangan proyek tidak akan memengaruhi layanan transportasi kereta api lainnya di Indonesia.

Pengamat ekonomi infrastruktur menilai langkah Prabowo realistis dan penuh perhitungan.

“Presiden berusaha menempatkan proyek Whoosh dalam konteks ekonomi nasional yang lebih luas. Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi juga ujian tata kelola keuangan negara. Prabowo ingin menunjukkan bahwa ambisi besar bisa disandingkan dengan disiplin fiskal,” ujar analis kebijakan publik, Raden Haris Munandar. 

Dengan pendekatan hati-hati ini, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara menjaga kredibilitas proyek strategis nasional dan melindungi keuangan publik dari risiko jangka panjang.

Langkah Prabowo memanggil langsung menteri dan CEO Danantara menjadi sinyal jelas bahwa era “asal jalan proyek” sudah berakhir. Kini, setiap ambisi infrastruktur harus diimbangi dengan akuntabilitas, kalkulasi ekonomi, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan. ***