JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen menuai berbagai tanggapan. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, menyambut baik kebijakan tersebut sebagai kabar gembira bagi para pekerja.

“Kenaikan 6,5 persen upah minimum adalah kabar gembira bagi pekerja. Bravo Pak Presiden,” tulis Mardani melalui akun X pribadinya, Minggu (1/12/2024).

Namun, politikus PKS itu juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan dunia usaha. “Tanpa dunia usaha yang kompetitif dan produktif, sulit untuk bersaing di pasar global,” ujarnya.

Mardani turut menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan lebih kepada pengusaha untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

“Pemerintah perlu memastikan pengusaha bisa terus berkembang dan menjadi pemain besar yang mampu menjaga pekerjanya,” tambahnya.

Pengusaha Sampaikan Keberatan

Di sisi lain, keputusan kenaikan UMP ini mendapat respons keberatan dari kalangan pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Apindo meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait dasar penetapan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen, termasuk mekanisme pengupahan yang digunakan.

“Kami memahami niat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi keputusan ini membawa dampak besar terhadap biaya tenaga kerja dan struktur operasional perusahaan, terutama di sektor padat karya,” demikian pernyataan resmi Apindo.

Mereka juga menyoroti tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang dinilai mempersulit upaya mempertahankan daya saing.

Kenaikan UMP yang cukup signifikan ini dikhawatirkan akan menambah tekanan pada pengusaha, khususnya sektor kecil dan menengah, yang telah menghadapi gejolak ekonomi global. Apindo menekankan pentingnya dialog lebih lanjut antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencari solusi terbaik.

Meski demikian, kebijakan ini tetap dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. ***