PEKANBARU – Pernyataan Presiden Joko Widodo kembali menuai kontroversi terkait klaim laju deforestasi dan angka kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) yang disampaikannya pada forum internasional Hannover Messe 2023 di Jerman.

Dalam pidatonya, Presiden menyebut laju deforestasi dan Karhutla menurun drastis. Namun, lembaga Pantau Gambut menemukan bukti yang bertentangan dengan pernyataan tersebut.

Wahyu Perdana, Juru Kampanye Pantau Gambut, menegaskan bahwa Presiden hanya memilih-milih data yang mendukung pernyataannya. "Tanpa memasukan variabel siklus iklim yang terjadi di Indonesia, angka Karhutla tidak bisa diklaim telah mengalami penurunan," ujar Wahyu.

Studi Kerentanan Karhutla 2023 yang dilakukan Pantau Gambut menunjukkan bahwa 16,4 juta hektare area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) rentan terbakar. Selain itu, Pantau Gambut mencatat ada 857 perkebunan sawit seluas 3,4 juta hektare yang aktif beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan yang sah.

Pidato Presiden Jokowi juga bertentangan dengan komitmen pemerintah terhadap keadilan iklim. Mahkamah Agung meloloskan Presiden dari gugatan hukum atas kasus Karhutla di Kalimantan Tengah tahun 2015. Seharusnya, Presiden berkewajiban mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, namun malah menerbitkan Perppu UUCK yang mempermudah pemutihan konsesi dalam kawasan hutan.

Wahyu menegaskan, komitmen pemerintah harus berbanding lurus dengan kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh Presiden.

"Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau sekitar 30% karbon dunia. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialih fungsikan dan berpotensi menyumbang 63% total emisi karbon dunia," pungkasnya. ***