
PEKANBARU – Ade Hartati Rahmat, anggota Komisi V DPRD Riau, kecewa dengan sikap Gubernur Riau yang terkesan tidak tahu menahu tentang proses dan mekanisme rekrutmen PPPK tenaga pendidik di provinsi tersebut. Ia meminta Gubernur untuk menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan ini dan mengambil langkah konkret.
Ade Hartati mengungkapkan, "Komisi V DPRD Riau sudah melakukan beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan terakhir tanggal 8 April dengan Disdik dan BKD. Dari RDP tersebut kami meminta agar Disdik mencermati semua persoalan yang ada terkait proses dan mekanisme rekrutmen P3K tenaga pendidik, yang harus dipastikan transparan dan akuntabel sebelum diumumkan pada tanggal 15 atau 14 April yang lalu."
Anggota Komisi V DPRD Riau ini menambahkan bahwa ada banyak persoalan yang tidak bisa dijawab bahkan diselesaikan oleh Disdik dan BKD. "Contohnya, adanya tenaga pendidik yang sudah mengajar belasan tahun dan memenuhi semua persyaratan tidak lolos dalam rekrutmen PPPK," ungkap Ade Hartati.
Ade Hartati menegaskan agar Pemprov menganggap persoalan ini serius dan tidak cukup dijawab dengan janji-janji yang menyatakan akan diangkat di tahun 2023.
"Harus ada langkah konkret agar nasib Bapak/Ibu Guru yang sudah mengajar belasan tahun dapat ditunaikan dengan memberikan hak mereka sebagai Guru PPPK," tegasnya.
Menurut Ade Hartati, Gubernur Riau sebagai Kepala Daerah terkesan tidak tahu menahu dengan proses dan mekanisme secara teknis. Hal ini dibuktikan dengan menyerahkan secara penuh proses dan mekanisme rekrutmen P3K Guru melalui Disdik dan BKD.
"Gubernur harus punya ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. Usut semua laporan ataupun pengaduan yang terindikasi ada kecurangan dalam proses dan mekanisme rekrutmen P3K Guru," tuntut Ade Hartati.
Ade Hartati juga mengajak Gubernur Riau untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Mengajukan kembali Guru-guru yang secara aturan dan memenuhi persyaratan agar diangkat sebagai P3K dalam tahun ini (Guru yang ikut seleksi tahun 2022 dan memenuhi seluruh persyaratan yang diminta)," pungkasnya. ***