PEKANBARU - Dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Riau, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau meminta pemerintah untuk tidak berfokus kepada penyekatan jalan saja.

Ketua KSBSI Riau, Juandy Hutauruk mengatakan, pemerintah juga harus mengimbangi pelaksanaan PPKM dengan percepatan vaksinasi, terutama di kalangan buruh. Jadi, bukan hanya sekedar penyekatan saja.

Diakui Juandy, vaksinasi di kalangan buruh memang menjadi tanggungjawab perusahaan, namun pada kenyataannya program tersebut tidak efektif dan malah terkesan stuck (macet).

"Seluruh perusahaan sesuai bidangnya pada akhirnya bermuara ke asosiasinya, seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin) atau asosiasi lainnya. Konekting mereka kepada pemerintah melalui kesehatan, saya lihat stuck," kata Juandy kepada GoRiau.com, Kamis (19/8/2021).

Berdasarkan analisa KSBSI, Juandy melihat ada egosentris di kalangan para pengusaha dalam asosiasi perusahaannya. Misalnya, ada perusahaan yang statusnya platinum atau semacamnya, sehingga mereka didahulukan dalam proses vaksinasi.

"Saya tidak tahu apakah ada tukar guling atau bagaimana, apakah karena perusahaan itu punya kontribusi khusus atau gimana. Kita tidak tahu," ujarnya.

Juandy berharap, para pengusaha maupun pemerintah melepaskan pandangan terkait status bisnis, sebab pandemi ini merupakan persoalan keselamatan jiwa masyarakat. Sebagai perwakilan buruh, pihaknya siap mengkoordinir vaksinasi di kalangan buruh.

"Hari Ini, Kapolri meninjau vaksinasi di KSBSI di Jawa Barat, Artinya, langkah kongkrit ini yang sangat ditunggu, tidak lagi mengharapkan skema melalui vaksinasi melalui perusahaan. Itu sangat lambat," tuturnya.

Keterlambatan vaksinasi ini, dikhawatirkan Juandy, akan berpengaruh pada penerapan PPKM, bukan tidak mungkin PPKM bisa meningkat menjadi level 5. Dan lagi-lagi buruh akan menjadi korban.

KSBSI sendiri, sambungnya, sudah pernah melakukan vaksinasi secara serentak di hari buruh, dimana 100 orang pengurus KSBSI menjalani vaksinasi. Dan saat ini, dia sudah meminta kembali vaksinasi gelombang selanjutnya.

"Kami mohonkan ada stok vaksin untuk buruh, kalau kami minta sekitar 200-300. Kalau bisa diatas itu kami juga bersyukur. Kami murni mau membantu pemerintah bagaimana bisa mencapai herd immunity," ujarnya.

Minat para buruh, katanya, sangat tinggi untuk divaksin, namun sayangnya vaksin yang ada saat ini sangat terbatas. Kalaupun ada, itu akan dibagi lagi ke beberapa elemen, sehingga jatah untuk buruh sangat sedikit.

"Kita sedang susun surat untuk minta kuota vaksin ini, kalau ke Kementerian, nanti akan berpulang lagi ke Dinas Kesehatan, hak veto vaksin itu kan ada di Dinas Kesehatan," tutupnya. ***