PEKANBARU - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi perekonomian akibat dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua KSBSI Riau, Juandy Hutauruk mengakui, pemerintah mengalami dilema dalam membuat kebijakan di tengah pandemi Covid-19 ini. Karena di satu sisi pemerintah juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari virus Corona.

"Tapi karena kebijakan ini, pada akhirnya perusahaan akan melakukan efisiensi atau apapun namanya, dan para buruh akhirnya merasakan dampaknya," ujar Juandy, Kamis (19/8/2021).

KSBSI sendiri saat ini, lanjutnya, tengah melakukan negosiasi kepada beberapa perusahaan yang berencana akan merumahkan buruhnya. KSBSI berharap, perusahaan tetap memberikan perhatian kepada buruhnya.

"Kita meminta supaya mereka tetap menerima penghasilan, walaupun tidak penuh, minimal 50 persen gaji lah. Disamping kami juga mengupayakan subsidi gaji dari kementerian," tuturnya.

Kepada pemerintah, Juandy mendorong supaya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan PPKM. Karena, jika ini dibiarkan maka akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian masyarakat.

"Kalau PPKM ini tidak ada pengaruh, pemerintah harus memberi kelonggaran, supaya sektor perekonomian kembali pulih. Misalnya, dari satu bulan, perusahaan boleh beroperasi 15 hari saja," tutupnya. ***