JAKARTA – Sorotan tajam terhadap keberadaan 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan mengarah pada pertanyaan besar mengenai transparansi serta efektivitas sistem seleksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengakui bahwa mekanisme pengawasan di sistem pendaftaran memiliki kelemahan yang memungkinkan seseorang mengajukan lebih dari batas yang telah ditetapkan.

Kepada wartawan, Nanik menegaskan bahwa dapur milik Yasika Aulia Ramdhani tetap beroperasi karena telah melayani ribuan anak.
"Ya, enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?" ucapnya, Kamis.

Namun di balik keberlanjutan program, Nanik membuka fakta bahwa BGN tidak memiliki akses langsung untuk mengidentifikasi pemilik SPPG saat proses pendaftaran berlangsung. Pengajuan dilakukan melalui berbagai yayasan, sehingga celah verifikasi terbuka lebar.
"Jadi kan, tahunya nanti orang cerita, 'oh itu punya ini, punya itu'. Yang penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar," jelasnya.

Pernyataan lainnya mengungkap akar persoalan: sistem pendaftaran otomatis membatasi satu pihak hanya pada 10 unit, tetapi seseorang bisa melampaui batas itu jika mengajukan menggunakan nama berbeda.
"Karena di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain," ungkapnya.

Nanik menambahkan bahwa percepatan pembangunan dapur di masa awal pelaksanaan Program MBG membuat BGN memberi ruang lebih besar bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial dan infrastruktur.
"Akhirnya, untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu membangun dapur itu. Ya nanti kita sambil lihat ya," ujar Nanik.

Kontroversi ini mencuat setelah kabar dugaan monopoli pendirian SPPG di Sulsel menjadi viral. Yasika Aulia Ramdhani disebut memiliki 41 dapur MBG yang tersebar di empat daerah, memicu kritik tentang ketimpangan partisipasi dan lemahnya pengawasan internal dalam sistem seleksi. ***