JAKARTA - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menuduh Elon Musk menggiring opini publik untuk menolak undang-undang baru yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Tuduhan ini muncul setelah miliarder pemilik SpaceX dan platform X (sebelumnya Twitter) menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan tersebut.

Dalam unggahan di akun X pribadinya, Musk menyebut keputusan pemerintah Australia sebagai upaya terselubung untuk mengontrol kebebasan warganya.

“Sepertinya ini adalah cara terselubung untuk mengendalikan akses internet oleh seluruh warga Australia,” tulis Musk, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/12/2024).

Respons PM Australia

Menanggapi pernyataan tersebut, PM Anthony Albanese menuding Musk memiliki agenda pribadi sebagai pemilik platform X yang berkepentingan untuk mempertahankan penggunanya di Australia.

“Elon Musk jelas memiliki agenda. Sebagai pemilik X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, ia berhak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi mari kita lihat kenyataannya,” ujar Albanese dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Albanese juga mengindikasikan keterbukaan untuk berdialog dengan Musk atau pihak lain yang keberatan terhadap undang-undang tersebut. “Kami terbuka untuk berbicara dengan siapa saja, termasuk Musk, jika itu membantu menyampaikan maksud dari kebijakan ini,” tambahnya.

Undang-undang baru ini mengharuskan perusahaan teknologi besar, seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), TikTok, serta X, untuk memastikan anak di bawah usia 16 tahun tidak memiliki akun di platform mereka. Jika gagal mematuhi aturan tersebut, perusahaan bisa menghadapi denda hingga 49,5 juta dolar Australia. Uji coba penegakan aturan ini akan dimulai pada Januari 2025, dan larangan penuh dijadwalkan berlaku dalam waktu satu tahun.

Larangan ini telah memicu perdebatan sengit di Australia. Pendukung kebijakan menyebutnya sebagai langkah penting untuk melindungi anak-anak dari risiko media sosial, seperti perundungan siber dan kecanduan. Namun, kritikus, termasuk Musk, menilai aturan ini berpotensi membatasi hak kebebasan berinternet.

Pemerintah Australia tetap teguh pada sikapnya bahwa undang-undang ini bertujuan melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia maya. “Ini bukan tentang mengontrol kebebasan, tetapi melindungi anak-anak kita,” tegas Albanese. ***