RENGAT, GORIAU.COM - Tak tuntas-tuntasnya persoalan tenaga kerja asing di PT Gandahera Hedana akhirnya dilaporan LSM PKKN Inhu ke DPRD. PKKN meminta dewan segera melakukan hearing untuk penegakan Undang-undang Tenaga Kerja yang tak juga dijalankan oleh instansi terkait.

Selain itu, keberadaan tenaga kerja (Naker) asing di PT Gandahera Henada yang tidak prosedural dan melanggar Undang- Undang No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian resort (Polres) Inhu.

Melalui Surat Nomor: 03/LSM-PKKN/II/2013 tentang Pelaporan Naker Asing di PT GH Tertanggal 8 Februari 2013, LSM PKKN meminta Ketua DPRD Inhu C/Q Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melakukan hearing. Permintaan itu sesuai dengan fungsi dan tugas LSM melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah dan institusi swasta.

Ketua LSM PKKN Kabupaten Indragiri Hulu Berlin Manurung di Pematang Reba, Selasa (12/2/2013) mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan ke PT GH beberapa Waktu yang lalu diketahui keberadaan adanya naker asing yang dipekerjakan di PT GH (Samsung Group) di Kabupaten Indragiri Hulu melanggar aturan.

''Ada 4 Poin Penting yang kita sampaikan dalam surat tersebut yaitu bahwa PT GH memperkerjakan tenaga asing di areal perkebunan mereka dan menurut hasil pantauan di lapangan diduga telah melanggar UU No: 13 Tentang Ketenagakerjaan Pol 1 dan Pol 14 dan sudah melanggar norma-norma budaya dan tenaga kerja di negeri kita ini,'' ujarnya.

Selanjutnya dari hasil investigasi diketahui bahwa identitas dan kapasitas secara administrasi tenaga kerja asing tersebut tidak jelas, karena tidak dilaporkan ke dinas terkait yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Inhu, sementara orang asing tersebut telah lama berkerja di PT GH yaitu sejak bulan Mei tahun 2010.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan keterangan, tenaga kerja lokal mereka selalu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan intimidasi dari tenaga kerja asing tersebut terutama dari LMR Kim Dong Soek asal Korea, yang dinilai tidak sesuai dengan budaya negeri ini.

''Untuk itu kita sangat mengharapkan kepada DPRD Inhu agar dapat mengambil langkah-langkah tegas kepada managemen PT. GH, agar tidak lagi terjadi Kesalahan-kesalahan dan tindakan yang kurang baik dikemudian hari,'' pungkasnya.

Sementara itu ketika hal ini dikonfirmasi kepada bagian penerimaan surat di Sekretariat DPRD Inhu membenarkan bahwa sudah ada menerima surat atas nama LSM PKKN No : 03/LSM-PKKN/II/2013 pada hari ini Selasa tanggal 12 Februari 2013, dan surat tersebut ditujukan Kepada Ketua DPRD Inhu Cq. Komisi A DPRD Inhu, katanya. (aun)