PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas dengan melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi belanja APBD 2025 bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan sumber daya.

"Terkait efisiensi anggaran, ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres). Salah satu contoh konkret yang telah dilakukan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kami juga telah menggelar rapat bersama gubernur untuk menentukan besaran efisiensi lainnya, seperti pengurangan anggaran makan dan minum, pembayaran gedung, Focus Group Discussion (FGD), serta Alat Tulis Kantor (ATK). Seluruhnya telah disosialisasikan kepada OPD dan harus diikuti sesuai ketentuan yang ditetapkan," ujar Taufiq, Sabtu (15/3/2025).

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja mereka. Langkah efisiensi yang diambil meliputi:

  • Pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
  • Pemotongan anggaran seminar dan FGD sebesar 80 persen.
  • Pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen.

Taufiq menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Bukan berarti kita hanya memangkas anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufiq menekankan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.

"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal pengurangan angka, tetapi juga perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Pemprov Riau berharap langkah ini dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun menghadapi berbagai tantangan fiskal.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan penghematan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan kebutuhan menutupi tunda bayar, tunda salur, serta utang daerah.

"Setelah dikaji, bahkan jika anggaran di OPD ini dinolkan dalam kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk membiayai tunda bayar, tunda salur, dan utang daerah. Ini tantangan besar bagi Taufiq dan tim, yang harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik," tegas Gubernur Abdul Wahid. (adv)