PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang lanjutan kasus kredit macet di Bank Riau Kepri, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (25/2/2013), dengan terdakwa Zulkifli Thalib, mantan Dirut Bank Riau Kepri, PH terdakwa menghadirkan dua saksi ahli, yakni Prof. Erman Rajaguguk SH.LLM. Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan DR. Eko Sembodo MM, mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dan Kepri.

Dalam kesaksiannya Erman Rajaguguk mengatakan keuangan milik pemerintah daerah adalah bukan keuangan negara. Dasarnya adalah bank milik pemerintah daerah berbentuk Perseroan Terbatas sesuai undang-undang No.40 tahun 2007, maka ia berbadan hukum. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan Pemegang saham, Komisaris, maupun Direksi. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011 menyatakan piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, adalah bukan lagi piutang negara.

"Bila mana suatu bank milik Pemda yang berbentuk PT memiliki kredit macet, maka bank tidak dapat dikatakan telah merugikan negara. Apalagi kerugian satu bank dihitung dalam satu tahun buku, bukan dari satu kredit macet, satu triwulan kredit macet, atau satu semester kredit macet. Kecuali direksi menerima suap, jika tidak terbukti maka tidak. Kredit macet itu resiko bisnis,"papar Erman Rajaguguk.

Sehingga, lanjut Erman, kalaupun pemegang saham merasa rugi atas satu kredit, maka pemegang saham bisa menuntut perdata para pengurus bank. Ini sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas. "Bila direksi mengambil kebijakan take over untuk penyelamatan bank, pendapat saya, ini tidak melanggar undang-undang PT maupun undang-undang perbankan. Jika kredit itu macet, itu Itu resiko bisnis, bukan korupsi,'' jelas Erman.

Dijelaskannya lagi, Jika kebijakan itu diambil secara kologial dalam artian seluruh direksi dan komisaris, karena untuk menghindari masalah yang lebih parah, serta dengan itikat baik, maka ini tidak bisa dikatakan merugikan, karena ini keputusan bisnis, atau istilahnya Business judgment rule. "Direksi dalam kebijaksaannya pun dapat melanggar anggaran dasar perusahaan, jika memang mendesak. Dimanapun PT dengan anggaran dasarnya, tidak ada sangsi pidana kalau itu dilanggar. Jika utk penyelamatan atau kerugian lebih lanjut, peraturan boleh disimpangi, karena itu kebijakan perusahaan. Ini satu tindakan, tidak umum. Jika ada yg merasa dirugikan dapat digugut perdata, tapi bukan tindak pidana,'' papar Erman.

Meskipun pemegang sahamnya adalah negara atau pemerintah, karena ini Badan hukum private yang mengelola bisnis, maka ini tidak bisa dikatakan sama, karena negara artinya sudah masuk dalam bisnis private. "PT mempunyai harta tersendiri. Maka tidak perlu diperiksa BPKP," pangkas Erman.

Selanjutnya, sebagai Saksi ahli berikutnya, Eko Sembodo memberikan keterangan bahwa sesuai dengan undang-undang No.15 tahun 2006, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa menyatakan kerugian negara, bukan instansi lain.

"Hanya BPK yang bisa menyatakan kerugian negara. Sedangkan BPKP, sesuai PP No.60 2008, posisinya sebagai aparat pemerintah untuk mengasistensi kepada pemerintah daerah, agar memahami pengelolaan negara. Instansi tersebut tidak menyatakan kerugian keuangan negara. Jika BPKP ada pemeriksaan, maka harus atas perintah atau izin presiden," ungkap Eko Sembodo.

Lanjut Eko, seharusnya tidak dapat dikatakan kedit macet menimbulkan kerugian, tanpa memperhitungkan jaminannya, maka harus dihitung hal-hal lain untuk mendukung kredit yang diberikan.

"Kalau ada jaminan dan bisa dilelang, maka itu tidak disebut total lost. Menghitung kerugian negara itu harus jelas perhitungannya,'' jelas Eko (nti)