PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM- Jika seluruh program yang dirancang terlaksana, maka Kawasan Teknopolitan Pelalawan paling sedikit akan membutuhkan dana Rp46,3 triliun. Karenanya Pemkab meminta dukungan pemerintah pusat melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Syahrul Syarif, Senin (25/2/2013).

Proses dan prosedur masuk program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah dilakukan dan sudah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditandai dengan masuknya Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada Koridor Ekonomi (KE) Sumatera tangani oleh Menteri Kehutanan.

Di kawasan seluas 3.360 hektare ini, tambahnya, akan dibangun berbagai pusat teknologi, seperti pabrik, kampus teknologi, kantor pelayanan, pusat riset, perumahan dan masih banyak lainnya.

‘’Total nilai investasi untuk membangun kawasan ini Rp46,3 triliun. Ini bukan ringan, tapi harus dimulai. Dengan menjadi KPI, kita berharap bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun investor,’’ kata Syahrul.

KTP merupakan KPI Sumatera yang ke 24 dan ke 5 di Riau. Sebelum menentukan KTP sebagai KPI, tim kerja validasi telah menentukan empat wilayah lainnya, yakni, Dumai, Kuansing, Kampar dan Siak-Rohul-Rohil. Tim validasi akan mengkaji apa yang diperlukan Pemkab Pelalawan dalam membangun KTP.

Dengan menjadi KPI, pemerintah pusat akan memperhatikan perekonomian di sana. Pemerintah tidak bisa sendiri, makanya kita bawa serta investor. Banyak hal yang bisa disharingkan, seperti jalan, listrik, telekomunikasi dan lainnya. (ilm)