TELUKKUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sedang menyusun Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. Sebelum Ranperda tersebut disahkan, Pemkab Kuansing mengundang perusahaan, Senin (23/10/2017) untuk memberi masukan terhadap Ranperda tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, MSi meminta perusahaan di Kuansing untuk memberi masukan terhadap Ranperda. Sehingga, saat pelaksanaannya nanti tidak ada perusahaan yang keberatan.

"Bagaimana pun juga, perusahaan punya tanggungjawab seperti yang diamanatkan undang-undang," ujar Mursini saat membuka pertemuan tersebut.

Menurut Mursini, aspirasi masyarakat sangat tinggi, sementara anggaran untuk pembangunan sangat terbatas. Karena itu, perlu partisipasi pihak swasta dalam pembangunan daerah.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP dan Naker) Kuansing, Asnul melalui Sekretarisnya Mardansyah menyatakan Ranperda ini sangat dibutuhkan untuk mendukung visi misi pemerintah.

"Sebenarnya perusahaan sudah menyalurkan CSR-nya, cuma selama ini kita tak tahu program dan besarannya. Nah, dengan adanya Ranperda TJSL, tentu lebih terarah dan kita ingin programnya sejalan dengan program pemerintah," ujar Mardansyah.

Idealnya, keberadaan perusahaan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari perubahan kehidupan masyarakat.

"Misalnya masyarakat ingin membangun MDA, perusahaan bisa membangunnya. Memang saat ini ada dana desa, APBD dan APBN. Karena itu, kita ingin mensinkronkan antara program CSR dan program pemerintah," papar Mardansyah.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, lanjut Mardansyah, pihaknya akan membentuk forum CSR yang diisi oleh OPD, perusahaan dan tokoh masyarakat. "Nah, lewat forum CSR inilah kita akan mengakomodir aspirasi masyarakat."

Di dalam Ranperda memang tak dibunyikan besaran kewajiban perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya. Namun, menurut Mardansyah, perusahaan diharapkan menyalurkan dana CSR sesuai dengan azaz kepatutan dan kewajaran.

"Jika program ini berjalan, maka perusahaan akan maju dan berkembang bersama masyarakat," tegas Mardansyah didampingi Kabid Perizinan Herry Yusman.

Sementara itu, 31 perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat merespons positif Ranperda TJSL. Seperti yang diutarakan oleh Karyono, Direktur PT. Sandi Prima. Sebagai perusahaan baru di Kuansing, dirinya berharap tak disamakan dengan perusahaan yang sudah besar.

"Ranperda ini sangat bagus, disamping membantu perusahaan untuk membuat program CSR, tentu yang menikmati masyarakat," ujar Karyono. Ia menyarankan agar pemerintah mempertegas dasar hukum Ranperda tersebut.***