TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Permasalah ganti rugi yang seharusnya dibayarkan PT Bumi Palma kepada petani yang kebun kelapanya telah rusak nampaknya belum juga menemui titik terang. Hasil pertemuan Senin (30/6/2014) malam yang difasilitasi Pemkab Indragiri Hilir (Inhil), tidak menemui kata sepakat, sehingga pertemuan akan dilakukan kembali seminggu yang akan datang.

Salah seorang perwakilan petani, Gufron kepada GoRiau.com, Selasa (1/7/2014) mengatakan berdasarkan pertemuan itu, masih deadlock karena pihak perusahaan yang hadir bukanlah orang yang bisa mengambil suatu kebijakan, sehingga petani memberikan waktu selama satu minggu untuk bisa menghadirkan pihak manajemen atau pengambil kebijakan.

''Pihak perusahaan juga salah presepsi tentang SK Bupati yang meminta ganti rugi sebesar Rp 249 ribu perbatang, mereka pikir itu termasuk lahannya. Ya nggak mungkin petani mau serahkan lahan mereka,'' ujar Gufron.

Sementara itu, di tempat berbeda, Asisten II Setda Kabupaten Inhil, Fauzan saat dikonfirmasi GoRiau.com mengatakan Pemkab mengharapkan petani dan perusahaan bisa kembali duduk di meja perundingan dengan opsi yang lebih fokus terhadap ganti rugi pohon kelapa saja.

''Sebab tadi malam opsinya pohon kelapa dan lahan, perusahaan menawarkan dengan harga Rp 27 juta per hektar, tentu saja masyarakat tidak mau lahannya diganti mereka hanya ingin pohon itu yang diganti,'' terang Asisten III.

Dikatakan Fauzan juga, perihal ini diupayakan akan selesai sebelum lebaran dan fokus ganti rugi tetap kepada pohon kelapa tidak termasuk lahan.

''Saya juga akan menyampaikan kepada Pak Bupati untuk menyurati perusahaan tentang ultimatum itu, biasanya mereka jika surat dari Bupati akan mau menuruti,'' kata Fauzan.

Untuk diketahui, permasalahan ini telah terjadi dari tahun 2012 lalu. Dimana kebun masyarakat di 3 kecamatan yaitu Enok, Keritang dan Reteh rusak akibat hama kumbang yang diduga berasal dari PT Bumi Palma akibat kegiatan replanting perusahaan tersebut. (ayu)