PEKANBARU – Kualitas layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di tanah air terus dipacu melalui penguatan kompetensi para praktisi adiksi. Yayasan Gemuni menggelar pelatihan intensif Universal Treatment Curriculum (UTC) di Hotel Ameera, Pekanbaru, Senin (9/2/2026), yang memfokuskan pada penguatan teknik wawancara awal, asesmen, hingga pendokumentasian rencana rawatan.

Pelatihan yang diikuti oleh 35 peserta dari berbagai penjuru Indonesia ini menjadi langkah krusial dalam menghadapi kompleksitas ketergantungan zat yang kian dinamis. Dengan mengadopsi kurikulum berstandar internasional, para konselor diharapkan mampu memberikan intervensi yang lebih akurat dan terukur bagi para penyintas narkoba.

Ketua Yayasan Gemuni, Imanuel Haposan kepada GoRiau.com mengatakan, ketajaman konselor dalam melakukan asesmen awal merupakan pondasi keberhasilan pemulihan pasien. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap kondisi klinis pengguna, rencana rawatan yang disusun dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.

"Saya mengadakan acara tentang asesmen ini dengan target agar semua konselor memiliki kemampuan mumpuni dalam melakukan asesmen, begitu juga dalam menyusun rencana rawatan," jelas Imanuel Haposan.

Antusiasme peserta terlihat dari luasnya sebaran wilayah asal mereka, mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Padang, hingga Bekasi. Kehadiran perwakilan lintas provinsi ini mencerminkan urgensi penyetaraan standar pelayanan rehabilitasi di tingkat nasional agar tidak terjadi ketimpangan kualitas antarlembaga.

Imanuel menambahkan bahwa penguatan kapasitas ini bertujuan agar setiap tahapan rehabilitasi benar-benar berpijak pada data yang valid. Dokumentasi yang sistematis dinilai mampu membantu tenaga profesional dalam memantau perkembangan pasien secara lebih efektif dan transparan.

Melalui pembekalan ini, layanan rehabilitasi diharapkan bertransformasi dari sekadar prosedur rutin menjadi solusi nyata yang menyelamatkan generasi muda. Konselor yang memiliki keahlian tinggi menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap individu mendapatkan hak pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. ***