PEKANBARU - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau akan memaksimalkan kewajibannya untuk mengawasi peredaran obat-obatan, komestik, dan produk pangan yang tersebar di wilayah Riau melalui tiga rencana aksi.

Tiga rencana aksi BBPOM yang meliputi edukasi, pengawasan dan penegakan hukum itu dilakukan dengan mengawasi sebelum dan paska produk beredar di masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi atau sosialisasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Kepala BBPOM Pekanbaru, M Kashuri mengatakan, tiga rencana aksi tersebut sesuai isi salam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang organisasi BPOM.

"Tentunya ini untuk semakin meningkatkan kinerja pengawasan BBPOM secara lebih efektif lagi," kata Kashuri dalam acara aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (4/10/2017).

Sejauh ini, pihaknya mencatat telah menemukan sekitar 66 sarana di Riau yang kedapatan menjual obat ilegal dengan perkiraan dari sisi ekonominya mencapai sekitar Rp300 juta.

"Diantaranya banyak ditemukan di apotik, klinik, dan toko obat. Untuk itu perlu adanya peningkatan sinergitas pengawasan di Riau ini demi keamanan bersama," tandasnya.

Dengan demikian, setiap instansi, lembaga atau pun pemerintah harus menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM untuk memudahkan dalam pengawasan peredaran obatan-obatan. ***