JAKARTA - Dewan Perwakilan Deaerah Republik Indonesia memfasilitasi pertemuan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan dilakukan di ruang VIP Gedung B, Kantor DPD RI, Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Selasa (18/02).

Sebelum bertemu dengan Menteri PUPR, rombongan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Feriadi yang didampingi Kepala Bappeda Bengkulu Tengah Nirwan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donald, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Susanti bertemu dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Lantai 8 gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, senayan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan wakil bupati meminta bantuan kepada Sultan yang didampingi oleh anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Eni Khairani dan Riri Damayanti untuk bertemu dengan Menteri PUPR dan Jajarannya guna menindak lanjuti beberapa proposal proyek yang telah diajukan.

"Langkah pemerintah bengkulu tengah ini bagus. Pro aktif menyongsong berbagai usulan ke kementerian dan lembaga di Jakarta. Karena kita tahu semua kementrian dan lembaga pasti padat dan memikirkan dari aceh sampai papua. Makanya bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk memajukan Bengkulu," ungkap Sultan kepada wartawan usai raker dengan Menteri PUPR dan jajarannya.

Meskipun, lembaga DPD RI tidak memiliki kewengan yang besar dibandingkan dengan lembaga DPR RI, namun DPD RI terus berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

"Nah, bagaimana kita singgap dalam menyongsong usulan-usulan program kita. Dan sebagai wakil dari daerah tentunya kita semua, anggota DPD RI siap melakukan itu," tegasnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Bengkulu Tengah, Nazirwan mengungkapkan ada empat proposal proyek pembangunan yang telah diajukan ke kementerian PUPR. Keempatnya adalah Rumah untuk nelayan di Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Bantuan BSPS tahun anggaran 2020, Relokasi korban banjir dan longsor Desa Genting di Kecamatan Bang Haji dan Rumah Susun untuk ASN.

"Ada empat proyek. Untuk rumah nelayan, tanahnya sudah tersedia 1,5 hektar. Hak pakai oleh pemda bengkulu tengah. Lokasi proyek ada di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Proyek ini sudah diusulkan sejak tahun 2017. Dan berdasarkan info dari dirjen penyediaan perumahan, Bengkulu Tengah mendapat alokasi 40 unit. Namun sampai sekarang belum ada kepastian," uangkapnya.

Untuk bantuan BPSP tahun anggaran 2020, pemerintah kabupaten bengkulu tengah baru mendapatkan 100 unit. "Mohon kita dibantu diperjuangkan agar ada penambahan baik dari reguler maupun NAHP," pintanya.

Lebih lanjut Nazirwan mengungkapkan bahwa untuk proyek relokasi desa genting kecamatan Bang Haji yang terkena dampak banjir dan longsor tanggal 27 april 2019 lalu, pemerintah kabupaten bengkulu tengah mengusulkan 111 (seratus sebelas) unit rumah. "Tanah seluas 1,7 hektar hibah dari PT Bio Nusantara ke Pemda Bengkulu Tengah. Mohon ini direalisasikan."

Sedangkan untuk rumah susun bagi ASN, Pemerintah Bengkulu Tengah telah menyiapkan tanah seluas 1 hektar yang terletak di desa Taba Mutung Kecamatan Karang Tinggi, di belakang rencana pembangunan kantor kejaksaan Bengkulu Tengah.

"Kita memohon kepada menteri PUPR untuk membantu pembangunan 100 kamar rumah susun mengingat banyak ASN Pemerintah Kabupaten Bengkulku Tengah yang belum memiliki rumah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat ini hampir delapan puluh persen ASN pemkab Bengkulu Tengah berdomisili di Kota Bengkulu," pungkasnya.***