PEKANBARU – Peraturan Daerah (Perda) tentang revisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru sudah disahkan, Senin (24/10/2022) kemarin. Bagi perorangan yang hendak meningkatkan hak pertama kali dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) akan digratiskan BPHTB-nya.

"Perdanya sudah disahkan. Intinya dengan Perda ini, pendaftaran pertama kali baik dari SKGR maupun SKT, mau disertifikatkan tanahnya, di gratiskan BPHTB-nya. Itu insentif dari pemerintah," ujar Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Kamis (27/10/2022).

Ia mengatakan, Perda BPHTB baru ini akan memaksimalkan upaya pemerintah untuk pendaftaran tanah. Pemko juga sudah bekerjasama dengan BPN agar pemetaan tanah dapat bersinergi.

"Kalau sudah sertifikat nanti, diharapkan sengketa dan tumpang tindih berkurang. Karena semua sudah terukur dan jelas batasnya," jelasnya.

Menurutnya, Perda ini juga mengatur agar camat menjadi Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS). Bagi PPATS hanya bisa mendapatkan bagian jasa maksimal sebesar 0,25 persen.

"Misalnya (penjualan) Ruko transaksi Rp1 miliar, jasa PPATS itu hanya 2,5 juta maksimal. Jadi tidak ada lagi nanti SKGR dan SKT. Jadi tidak ada lagi biaya tak resmi. Dan wajib lunas PBB, harus terdaftar PBB nya,” jelasnya.

Dengan ketentuan baru ini diharapkan masyarakat lebih antusias mengurus pendaftaran aset tanahnya. Sehingga menjadi memudahkan dalam membuka usaha maupun perekonomian.

"Dengan adanya sertifikat dan bisa jadi modal membuka peluang usaha bagi masyarakat kita. Ketika nanti putaran uangnya banyak, disitu lah nanti restoran laku, hotel laku, dari situ bisa mendapatkan pajaknya. Efek yang mengikutinya yang kita cari," jelasnya.

Ia menegaskan penggratisan ini khusus perorangan, bukan untuk badan hukum. Penggratisan bagi perorangan berlaku untuk semua kelas ekonomi.

Masyarakat perorangan yang ingin menikmati peningkatan hak pertama kali sedara gratis ini jelas Ami akan diminta membuat permohonan pada Bapenda Kota Pekanbaru. Hal ini guna memantau dan memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) asset yang akan ditingkatkan itu sudah dilunasi.

"Ini agar kita bisa pastikan dia terdaftar dulu PBB nya, PBB nya harus lunas. Nanti layanannya juga akan ada di aplikasi Smart Tax," pungkasnya. ***