PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, merevisi Perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Setelah direvisi, istilah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dihapus dan berganti menjadi Akta Jual Beli (AJB).

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, hal ini dilakukan guna penguatan payung hukum bagi peralihan kepemilikan tanah. Camat bisa dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

"Istilah SKGR sudah tidak ada lagi, semuanya nanti jadi AJB. Pertama, AJB itu dasarnya punya sertifikat, kedua setiap AJB pasti lunas PBB, jadi tidak ada lagi istilah lost, tidak lagi seperti itu," ujarnya, Rabu (3/11/2021).

Zulhelmi menjelaskan, setelah direvisi pihaknya juga akan menggratiskan pendaftar pertama. Pihaknya juga memberikan tenggang waktu dua tahun bagi warga untuk peralihan kebijakan tersebut.

"Kita merevisi perda ini, baru kita menggratiskan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali, ibaratnya kalau orang mau SKGR ke sertifikat, maka gratis BPHTB-nya. Tapi dalam usulan kita, kita kasih tenggang waktu selama 2 tahun, intinya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan menguntungkan pemerintah dan memberikan keamanan bagi warga. "Ini juga mengurangi kecurangan, ini tercatat legal, resmi," pungkasnya. ***