PEKANBARU - Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Riau, Zulfahmi Adrian, mengungkapkan bahwa penerapan sanksi denda bagi pelanggar tata kelola sampah belum bisa segera dilaksanakan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan pelibatan instansi di luar pemko Pekanbaru.

Menurut Zulfahmi, saat ini pihaknya sedang memproses sanksi tipiring. Namun, meskipun tipiring belum bisa dilaksanakan, sanksi denda paksa tetap dilaksanakan dengan nominal antara Rp 50 ribu hingga Rp 2,5 juta.

''Sementara itu, sanksi tipiring yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Nominal sanksi tersebut masih tergantung pada teknis pelaksanaannya,'' ujarnya.

Pihaknya, tambahnya, terus memantau pelaksanaan pengangkutan sampah setiap harinya. Pihak-pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pihak ketiga, juga sudah bekerja namun belum memberikan laporan terkait sampah.

''Dalam waktu dekat, kita akan melakukan tindakan represif seperti sebelumnya untuk memastikan tata kelola sampah berjalan dengan baik,'' tutupnya. ***