MAKASSAR – Terdakwa kasus peredaran kosmetik berbahaya mengandung merkuri, Mira Hayati, memilih untuk tidak mengajukan eksepsi dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Keputusan ini diambil untuk mempercepat jalannya persidangan.

"Kami tidak mengajukan eksepsi meskipun ada beberapa poin dalam dakwaan jaksa yang ingin ditanggapi. Jika kami ajukan eksepsi, prosesnya bisa memakan waktu satu bulan untuk diputuskan. Jika diterima, jaksa harus mengulang dakwaan, yang justru memperpanjang proses persidangan," ujar Penasihat Hukum terdakwa, Ida Hamidah, usai sidang, Selasa (12/3/2024).

Dengan tidak mengajukan eksepsi, pihaknya berharap persidangan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, mereka juga mengajukan permohonan agar Mira Hayati dapat menjalani tahanan rumah atau tahanan kota dengan alasan kesehatan dan kondisi anaknya yang baru lahir.

"Klien kami baru saja menjalani operasi sesar, dan bayinya yang lahir prematur masih dalam perawatan di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Ia sangat membutuhkan ibunya untuk mendapatkan ASI eksklusif," jelas Ida.

Dalam sidang berikutnya, pihak kuasa hukum akan menghadirkan dua saksi, yakni saksi ahli dan saksi fakta. Selain itu, terdakwa diusahakan tetap hadir dalam persidangan meskipun kesehatannya masih dalam pemulihan.

"Kami usahakan hadir, karena dari awal sidang pekan lalu, klien kami sudah berada di pengadilan. Namun, jaksa keberatan karena tidak ada surat keterangan sehat, hanya surat izin keluar rumah sakit untuk menghadiri sidang," tambahnya.

Sementara itu, dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herawati menyebutkan bahwa dua produk skincare yang diproduksi terdakwa, yakni Mira Hayati Cosmetic Lightening Skin dan Mira Hayati Cosmetic Night Cream, mengandung zat berbahaya merkuri. Hasil uji laboratorium BPOM Makassar menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar resmi.

"Produk ini tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, produk-produk tersebut juga tidak memiliki notifikasi resmi sebagai persyaratan izin edar di BPOM Makassar," papar JPU dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Harifin A Tumpa, PN Makassar.

Atas perbuatannya, Mira Hayati didakwa melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. (ant)