PEKANBARU - Mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkepanjangan, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana karhutla 2018. Atas dasar tersebut, DPRD Riau berencana mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Disampaikan Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson kepada GoRiau, Senin, (26/2/2018), kunjungan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (1/3/2018) mendatang. "Nanti kalau tidak ada halangan, dalam waktu dekat, mungkin Kamis ini kita sudah komunikasikan akan ke Jakarta untuk datang ke BNPB," ujarnya.

Maksud dari kedatangan tersebut, Aherson menjelaskan adalah untuk mempercepat distribusi bantuan dari pusat, sehingga bencana kabut asap yang menjadi 'langganan' Riau dapat dicegah, mengingat luasnya lahan yang terbakar telah mencapai ratusan hektar.

"Bantuan itu memang sangat dibutuhkan, dalam waktu seminggu atau dua minggu kedepan, kalau tidak cepat bantuan itu untuk mengatasi, bisa semakin luas dan susah untuk dipadamkan api itu. Mudah-mudahan semua besok clear, dan peralatan - peralatan untuk atasi api ini bisa segera sampai ke Riau, seperti helikopter," tuturnya.

Meskipun begitu, Aherson menjelaskan masalah karhutla di Riau masih terkendali. "Biasanya kita butuh tiga helikopter, sekarang dua saja cukup, kita hanya ingin mencegah, terutama di titik - titik rawan api saja yang jumlahnya masih terkendali,"ujarnya.

Sementara itu, Aherson juga menuturkan bencana Karhutla di Riau tahun ini lebih banyak dikarenakan 'ulah' alam, yakni musim kemarau yang sebabkan kekeringan daripada ulah oknum masyarakat yang membakar lahan secara ilegal.

"Kebakarannya belum cukup luas ya, jadi kalau biasanya kita minta tiga helikopter, sekarang dua saja cukuplah. Kita arahkan heli itu di titik - titik rawan saja, antisipasi kebakaran meluas dan agar tidak sampai terjadi kabut asap," pungkasnya. ***