PEKANBARU, GORIAU.COM- Penolakan Kecamatan Enok untuk bergabung dengan kabupaten baru, Indragiri Selatan akan memperlambat proses pembentukan dan pesahan daerah pemekaran Indragiri Hilir. Banyak pihak penyayangkan sikap Enok karena baru muncul saat DPRD Riau akan mengesahkan rekomendasi pembentukan Insel.

Sekretaris komisi A, DPRD Riau, Syafruddin Saan mengatakan, seyogyanya paripurna pemekaran Indragiri Selatan (Insel) akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun sekarang muncul lagi persoalan baru yaitu penolakan Kecamatan Enok bergabung karena menilai ibukota kabupaten Insel terlalu jauh.

"Prosesnya kan hanya tinggal paripurna. Tapi paripurna baru bisa dilaksanakan jika semua persyaratan di daerah sudah dipenuhi. Kalau masih ada yang menolak ibukota, sama saja dengan memperlambat proses,'' tegasnya.

Menyikapi tindakan masyarakat Kecamatan Kuala Enok yang menolak bergabung ke Insel, dengan alasan ibukota yang ditetapkan Kota Baru jauh dari wilayahnya, membuat Syafrudin heran. Pasalnya, waktu pengiriman ke pusat sehingga menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) tidak lama lagi.

"Itu sangat tergantung dengan masyarakat sana, mau cepat atau bagaimana. Kita menilai jangan masukkan unsur hawa nafsu atau egoisme dalam hal ini. Kita bicara dengan kajian teoritis yang bisa bertanggungjawabkan. Soal dimana letaknya ibukota jangan menjadi pemicu gagalnya pembentukan daerah otonom yang baru ini," katanya.

Menurutnya, sikap masyarakat Kecamatan Kuala Enok yang menolak bergabung ke Insel datang baru-baru ini saja. Dia juga mempertanyakan, kenapa datangnya tidak dari awal. Sehingga, dia menilai sikap masyarakat Kuala Enok sangat merugikan daerah sendiri. "Berpikirlah. Sebab Ini juga bisa membuat rugi daerah sendiri," katanya. (nti)