PEKANBARU - DPRD Riau mengesahkan dan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (6/3/2017). Kegiatan Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Riau.

"Setelah diumumkan, maka tugas kami selanjutnya mengirimkan surat pengantar kepada Gubernur Riau. Tugas di dewan sudah selesai," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Rapat paripurna ini sendiri dihadiri Plh Sekda Provinsi Riau Ahmadsyah Harofie. Menurut Noviwaldi lagi, melalui surat pengantar tersebut, Gubernur Riau akan mengeluarkan surat pengangkatan komisoner KI dan KPID Riau yang baru. Setelah itu, melantik komisioner dengan masa jabatan empat tahun untuk KI dan tiga tahun untuk KPID Riau.

"Kami ingin KI bisa berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi hakim bagi seluruh ketentuan yang ada. KPID harus memaksimalkan fungsinya, membina serta mencek sesuatu sebelum mengeluarkan izin," jelasnya.

Lebih lanjut politisi Demokrat ini meyakini, komisioner yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Jika ada oknum yang melakukan gugatan terhadap nama-nama komisioner yang terpilih, maka pihaknya akan siap untuk itu.

"Jika ada yang menggugat hasil pemilihan komisoner di DPRD Riau, maka kita siap untuk itu. Kita juga sudah menyiapkan data konkrit terkait pemilihan," tutupnya.

Adapun nama-nama hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau yakni, Johny Setiawan Mundung, Tatang Yudiansyah, Zufra Irwan, Alnofrizal, Hasnah Gazali dan satu orang cadangan atas nama Mahyudin Yusdar.

Kemudian, nama-nama hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau yakni, Warsito, Asril Darma, M Asrar Rais, Nopri Naldi, Hiasan Setiawan, Widde Munadir Rosa, Falzan Surahman dan satu orang cadangan atas nama Ahmad Royhan Qodri.

Rapat paripurna kemudian dilantujkan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Gubernur Riau yang terdiri dari12 anggota lintas fraksi. Pemilihan Wakil Gubernur ini diharapkan dapat memilih satu dari dua calon yang diusulkan Partai Golkar guna mengisi kosong pendamping Gubernur Arsyadjuliandi Rachman.

"Alhamdulillah Panlih sudah dibentuk dalam rapat paripurna tadi. Tinggal menunggu proses selanjutnya," kata Ketua DPRD Riau Septina Primawati.

Untuk selanjutnya, Panitia Pemilihan akan melakukan rapat guna memilih siapa yang akan memimpin Panlih sekaligus mendudukkan teknis pemilihan yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Maret 2017.

"Nanti Panlih yang akan menyusun teknis pemilihan, termasuk menngecek administrasi calon Wakil Gubernur dan mendengarkan program apa saja yang dibawa calon sehingga bisa sejalan dengan Gubernur," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Jika tata cara pemilihan sudah disiapkan Panlih, maka Panlih akan melaporkannya ke pimpinan yang kemudian akan dikirimkan surat ke gubernur Riau.

"Surat itu berkaitan dengan nama calon Wakil Gubernur. Surat yang dikirim kemarin itu, kami anggap belum resmi karena Panlih belum dibentuk," ujarnya.

Adapun susunan Panlih yakni, pimpinan DPRD Riau Septina Primawati, Noviwaldi Jusman, Manahara Manurung, Sunaryo selaku penanggungjawab Panlih. Masnur, Makmun Solihin, Aherson, Ade Hartati Rahmat, Hardianto, Ade Agus Hartanto, Husaimi Hamidi, Ilyas HU selaku anggota Panlih.

Dalam rapat paripurna tersebut sempat alot karena beberapa anggota dewan melakukan protes karena ketua Panlih langsung dijabat oleh Ketua DPRD Riau. "Sesuai Tatib pemilihan , Ketua Panlih, dipilih oleh anggota Panlih," interupsi Ketua Pansus Tatib Wagubri Aherson.

Menurutnya, berdasarkan studi banding Pansus ke Palembang, Ketua Panlih dipilih anggota, pasalnya kemana Panlih akan bertanggungjawab, sementara Panlih harus bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan. "Kalau yang jadi ketua Panlih Ketua DPRD Riau, jadi Panlih bertanggungjawab kepada siapa, karena tidak ada lagi pimpinan dewan," tegasnya.

Sedangkan Sumiyanti mengatakan, aturan main sesuai Tatib disusun Pansus, sehingga harus dipastikan apa tidak menyalahi Tatib yang sudah dibuat. Karena dalam Tatib, ketua panitia dipilih anggota Panlih.

Menjawab protes anggota dewan itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman menjelaskan, dirinya meyakini hal itu sudah sesuai hasil Tatib yang sudah direvisi. Karena banyaknya protes, akhirnya rapat di skor untuk mendapatkan kesepakatan.

Rapat kemudian dibuka kembali dan disepakati semua pimpinan dewan hanya bertugas sebagai penanggungjawab. Sementara untuk jabatan Ketua Panlih, akan ditentukan melalui pemilihan anggota Panlih.

Sesuai dengan surat usulan Partai Golkar yang disampaikan Gubernur Riau, dua nama yang diusulkan untuk dipilih menduduki posisi Wakil Gubernur yakni Wan Thamrin Hasyim dan Ruspan Aman.(Advertorial/Humas)