TELUKKUANTAN - Beberapa pengelola lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengeluhkan adanya permintaan khusus 'orang dinas' berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP).

"Orang dinas minta jatah lima persen dari dana BOP yang kami terima. Mereka mengarahkan agar jatah tersebut diselipkan dalam kegiatan parenting," ujar sumber GoRiau.com yang tak ingin disebutkan namanya.

Dikatakan sumber ini, dana BOP yang diterima sebesar Rp600 ribu per siswa. Tahun 2021, lembaga PAUD-nya menerima dana sebesar belasan juta rupiah.

"Ketika dana ini cair, orang dinas sibuk tu menagih. Transaksi harus tunai dan tidak boleh ditransfer. Kami menyerahkan jatah mereka kepada seseorang yang merupakan tangan kanan orang dinas," ujar perempuan berkerudung ini.

Pengelola PAUD yang lain juga menuturkan hal yang sama. Menurut sumber kedua GoRiau.com ini, uang yang diserahkan ke oknum tersebut harus sebesar lima persen dari dana yang diterima.

"Misalnya, dana BOP yang diterima Rp20 juta, maka setoran wajib Rp1 juta. Uang ini kami berikan kepada tangan kanan orang dinas. Dia bukan ASN, cuma pegang organisasi," ujar sumber GoRiau.com ini.

Kedua sumber ini mengaku mau menyelipkan jatah untuk orang dinas sebesar lima persen dari dana yang diterima, karena tidak ingin urusan dipersulit. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama.

"Kalau pejabat sebelumnya, itu dipatok Rp50 ribu per lembaga. Nah, sempat juga kami ribut. Diganti pejabat tersebut. Awal-awal pejabat ini, katanya tidak mau. Ternyata sama juga, malahan lima persen lagi dimintanya," ujar kedua sumber ini.

Sedangkan sumber ketiga GoRiau.com, berbeda kecamatan dengan sumber pertama dan kedua, menyatakan jatah untuk orang dinas tidak sampai lima persen dari dana BOP yang diterima.

"Sebagai ucapan terimakasih saja. Kita kumpulkan melalui IGTK untuk orang dinas tersebut," kata bunda PAUD ini.

Dari penelusuran GoRiau.com di website resmi Kemendikbud, jumlah PAUD yang mengajukan dana BOP sebanyak 445 lembaga. Namun, yang valid hanya 439 lembaga. Dana BOP merupakan  dana alokasi khusus (DAK) untuk PAUD dan pendidikan non formal. Besaran dana tergantung jumlah siswa, dimana seorang siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per tahun.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan pendidikan non formal Disdikpora Kuansing, Hernita menyatakan dana BOP yang diterima Kuansing tahun 2021 lebih dari Rp5 miliar. Ia mengaku tidak melihat uang tersebut sepersen pun, karena proses pencairan dari RKU langsung ke rekening lembaga.

"Wah, gak bener itu. Kami lihat uangnya tak ada. Ndak ada itu. Kalau pun ada lembaga seperti itu bilangnya, sangat aaaa jauh apa namnya.... kotor otaknya," ujar Hernita dengan nada tinggi, ketika disampaikan adanya keluhan pengelola jatah lima persen untuk orang dinas, Senin (31/1/2022) siang di ruang kerjanya.

Hernita mengakui bahwa pihaknya memang mengarahkan agar pengelola PAUD menganggarkan minimal lima persen untuk parenting dari dana BOP. Sebab, kegiatan parenting sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP.

"Cuma gak semuanya untuk parenting, banyak juga yang dibutuhkan. Kalau ada kepala lembaga yang mengatakan itu, berhenti ajalah. Kalau saya tahu, saya berhentikan. Tak berterima kasih kali dengan bantuan pusat," turur Hernita.

Dengan suara tinggi, Hernita berkali-kali membantah adanya potongan dana BOP tersebut. Menurutnya, dana tersebut langsung masuk ke rekening lembaga penerima.

"Sepersen pun kami tak lihat uangnya. Setelah kumpul proposal, mereka sibuk nanya kapan cair. Setelah keluar, kami tidak tahu," kata Hernita.

Ia mengaku kasihan dengan pengelola PAUD yang hanya menerima BOP sebesar Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sebab, mereka harus menyelesaikan SPJ, beli meterai dan kadang tak pandai IT. "Upah orang lagi, habis untuk itu saja."

"Sangat keterlaluan kalau ada berbicara seperti itu. Saya sangat sayangkan, sangat saya sayangkan. BOP ini bukan main-main. BPK itu memeriksa sesuai juknis, tidak main-main," kata Hernita.***