PEKANBARU - Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) di Provinsi Riau masih banyak menemui kendala yang disebabkan karena kurangnya koordinasi maupun dokumentasi.

"Penyelesaian pengalihan P3D ini sangat panjang prosesnya, karena sampai saat ini belum terselesaikan. Sekarang baru sampai pada proses penyelesaian," ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Sudarman pada rapat koordinasi sinkronisasi urusan pemerintah daerah (Pemda) dan penyelesaian pengalihan P3D kabupaten/kota se Riau di Grand Zuri Hotel, Jalan Teungku Umar Pekanbaru, Kamis (5/10/2017).

Ia menguraikan, pihaknya mencatat ada sekitar empat persoalan yang dihadapi dalam penyelesaian pengalihan P3D tersebut. Diantaranya, terkait belum optimalnya program kerja (Pokja) percepatan pengalihan P3D dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, kurangnya koordinasi pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait pengalihan urusan sarana prasarana serta dokumen. Kemudian, data sarana dan prasarana serta dokumen yang diserahkan oleh Pemkab/kota ke Pemprov Riau ternyata belum semuanya valid. Ditambah lagi, tidak dilibatkannya Inspektorat Riau sebagai Tim prokja dalam SK Gubri Nomor Kpts.1343/X/2015.

"Dengan adanya kerjasama yang baik, maka Pokja harus bisa bekerja secara optimal. Sehingga percepatan pengalihan P3D akan terselesaikan secara cepat dan lancar," tandasnya.

Untuk diketahui, kewenangan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemprov sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pengalihan urusan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, yakni bidang pendidikan menengah, bidang kelautan, bidang energi sumber daya mineral (ESDM) dan kehutanan. ***