PEKANBARU – Realisasi penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2024 jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar. Hingga akhir tahun, pendapatan hanya mencapai Rp35 miliar.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, penerimaan pajak air permukaan yang rendah berpotensi menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Realisasi yang hanya Rp35 miliar ini sangat jauh dari target. Dengan kondisi APBD kita saat ini, peningkatan PAD sangat dibutuhkan, termasuk dari pajak air permukaan," ujar Budiman, Jumat (10/1/2025).

Budiman, yang berasal dari Fraksi Gerindra, menilai penerimaan tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang memanfaatkan air permukaan di Riau. Ia menyoroti potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.

"Di Rokan Hulu saja, ada sekitar 56 pabrik yang menggunakan air permukaan. Jika dihitung di seluruh Riau, terdapat 280 pabrik. Namun, angka penerimaan pajaknya masih jauh dari potensi sebenarnya," ungkapnya.

Ia juga mengkritik pencatatan pemakaian air permukaan yang dianggap kurang akurat. Saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan, PT SKA, Budiman menemukan adanya kesalahan dalam instalasi dan pencatatan penggunaan air.

"Pencatatan yang salah seperti ini tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, kerugian PAD kita akan semakin besar," tambahnya.

Budiman meminta Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk lebih proaktif memperbarui data perusahaan pengguna air permukaan. Ia menduga masih banyak perusahaan yang belum terdata dengan baik.

“Perlu pembaruan data yang menyeluruh. Perusahaan yang tidak aktif harus dihapus, sedangkan yang baru harus dimasukkan. Ini peluang besar untuk meningkatkan PAD. Jika dikelola dengan benar, saya yakin potensi mencapai ratusan miliar," tegasnya.

Budiman juga mencontohkan kontribusi besar perusahaan seperti PT Arara Abadi, yang mampu menyumbang Rp1,6 miliar per bulan atau sekitar Rp20 miliar per tahun. Menurutnya, perusahaan besar besar lain juga memiliki potensi besar dalam pajak air permukaan.

“Kalau kita tidak serius mengejar PAD ini, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur di Riau? Jalan dan jembatan di dapil saya, Rokan Hulu, kondisinya memprihatinkan. Kami di DPRD hanya bisa mengawasi dan menyampaikan,” pungkasnya. ***