PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Terkait dengan progress program Pendidikan Gratis yang telah dilaunching di daerah ini pada Juni lalu, pada Selasa (3/9/2013), Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan memanggil Dinas Pendidikan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perjalanan program pendidikan gratis ini.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi A H Markarius Anwar itu diikuti anggota komisi diantaranya Abdul Muzakir, Sozifao Hia, dan Josen Silalahi. Sedang dari Disdik langsung dihadiri oleh Kepala Disdik MD Rizal, Kabid Sarana dan Prasarana Wilman serta beberapa staf dinas. selain pembahasan soal pendidikan gratis, juga dibahas tentang rotasi guru-guru di seluruh Pelalawan serta sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

"Saat ini, kami ingin melihat secara utuh dasar hukum dari pelaksanaan pendidikan gratis ini. Baik itu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi payung hukumnya. Ini bertujuan agar kita bisa memantau secara bersama-sama," terang politisi dari Partai PKS ini.

Pada kesempatan itu, Sozifao Hia juga menanyakan soal seputar proses pengadaan buku pelajaran bagi siswa-siswi yang dianggarkan melaui program Pendidikan Gratis. Dimana lambannya pengadaan buku menimbulkan berbagai persoalan, lantaran kurikulum sendiri telah berjalan dan proses belajar mengajar sudah berlangsung lama. Sehingga beberapa sekolah mengambil inisiatif untuk mendatangkan buku dari luar dengan cara membeli.

"Hendaknya bisa dipercepat pengadaanya dan kita minta kepada perusahaan yang mencetak untuk segera menyelesaikannya. Hal ini agar para siswa dapat menggunakan buku secara gratis sehingga tidak terjadi polemik pengambilan buku dari luar oleh pihak sekolah dengan cara membayar," tandasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Disdik Pelalawan, MD Rizal menanggapi pertanyaan para wakil rakyat dan mengutarakan beberapa point penting. Terkait payung hukum, pendidikan gratis ini telah tertuang dalam Perda Nomor 13/2013 dengan juklak dan juknisnya ada dinyatakan dalam Perbup Nomor 12/2013. Semua bleid itu sudah dibukukan berikut dengan lampiran serta penjelasannya, dan semua akan dibagikan kepada seluruh kalangan yang membutuhkannya tidak terkecuali anggota dewan.

Kemudian, lanjutnya, pengadaan buku sedang berlangsung setelah proses lelang sudah mengeluarkan pemenang yakni perusahaan percetakan. Label buku yang akan digunakan yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE), dimana merk dan hak cipta telah dibeli oleh negara.

"Sehingga pengadaan dilakukan hanya dengan mencetak ulang dan menggandakan yang sudah ada. Secara isi dan kualitas pelajaran, hampir sama dengan buku keluaran merk lainnya," ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa memang beberapa kelemahan dari buku BSE yang sedang dicetak itu. Tampilan gambar-gambar yang mengundang minat belajjar anak sangat minim jika dibandingkan dengan buku lain. Kemudian, warna tampilan dari sampul awal hingga akhir kurang menarik. Pasalnya, buku itu hanya memiliki dua warna yakni hitam dan putih sedangkan buku lain mempunyai banyak warna.

"Tapi kami menerima kritik yang membangun dan sumbang saran dari seluruh lapisan. Yang penting program ini berjalan dengan baik, apalagi kita masih satu-satunya di Provinsi Riau yang melakukan ini," tukasnya.(ilm)