RENGAT, GORIAU.COM - Berkat usaha bersama dari seluruh lapisan di Indragiri Hulu, pada tahun 2012, terjadi peningkatan yang luar biasa pada pendapatan daerah dibandingkan tahun 2011.

Demikian disampaikan Bupati Indragiri Hulu, Riau, Yopi Arianto saat menyampaikan pengantar laporan pertanggungjawaban APBD 2012 di gedung DPRD Inhu, Senin (15/4/2013).

Hadir pada acara itu seluruh pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Ketua Pengadilan Agama dan para pejabat pada jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dijelaskan, berdasarkan struktur keuangan daerah dalam APBD tahun 2012, dimana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu terealisasi sebesar Rp1,317 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,103 triliun atau mencapai 119 persen. Peningkatan pendapatan daerah ini diperoleh dari tiga sektor  yaitu sektor PAD dari target Rp33 miliar lebih terealisasi sebesar Rp58 miliar lebih atau meningkat sebesar 178 persen.

Sektor danapPerimbangan dari terget Rp978 miliar lebih terealisasi sebesar Rp1,136 triliun lebih atau meningkat sebesar 116 persen dan sektor lain-lain pendapatan yang sah dari target sebesar Rp92 milyar lebih terealisasi sebesar Rp121 miliar lebih atau meningkat sebesar 132 persen dari target yang ditetapkan.

Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana amanat pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tahun 2012 ini merupakan tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu periode 2010-2015.

 

Bupati juga menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 adalah antara lain pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan produktifitas pertanian serta pembangunan pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa prioritas yang kedua adalah peningkatan SDM yang sehat, terdidik dan terlatih serta mengedepankan nilai-nilai moral, yang ketiga adalah percepatan penyediaan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah, pengembangan investasi serta pengembangan wilayah.

Serta prioritas yang keempat adalah peningkatan dan pengembangan aparatur serta reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan masarakat yang semakin berkualitas. (aun)