PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan angkat bicara terkait persoalan banjir akibat luapan sungai yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Menurutnya, kewenangan Pemprov Riau sangat terbatas untuk itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria Wilayah Sungai, hanya ada dua sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi karena itu berada di lintas kabupaten.

"Hanya ada dua wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu wilayah sungai di Sungai Bengkalis - Meranti dan Sungai Reteh, karena itu lintas kabupaten," ujar pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini kepada GoRiau.com, Rabu (31/3/2021).

Sementara Wilayah Sungai (WS) yang besar-besar sudah diambilalih kewenangannya oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) yakni, Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri Akuaman.

"Sungai Rokan, Indragiri dan Kampar itu karena berada di lintas provinsi, kalau Sungai Siak itu karena dia merupakan Sungai Strategis Nasional," terangnya.

"Memang sungai yang ada sekarang itu sudah mengalami sendimen dan pendangkalan, tapi bagaimana Pemprov mau normalisasi sementara sungai-sungai tersebut kewenangannaya ada di kabupaten kota?" kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau ini.

Untuk itu, dia berharap supaya Pemkab bisa menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengatasi pendangkalan sungai, hingga menyebabkan banjir ketika curah hujan tinggi.

"Solusinya adalah bentuk kerjasama bantuan dan komunikasi, karena kita paham juga kalau kabupaten itu punya keterbatasan dalam anggaran, kita dari komisi siap memfasilitasi," tutupnya. ***