PEKANBARU – Pendaftaran PPPK tahap 2 resmi diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN yang diikuti Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani. Rapat tersebut berlangsung secara virtual di RCC Menara Lancang Kuning, Rabu (8/1/2025).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka rapat dengan menyoroti pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tito menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non-ASN atau honorer.

"Kita harus membenahi tenaga yang sudah ada, bukan terus menambah. Jangan sampai tenaga lama terbengkalai, karena ini akan menjadi masalah," kata Tito.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menambahkan, penataan tenaga non-ASN seharusnya rampung pada Desember 2024. Namun, hingga kini, beberapa Pemerintah Daerah masih menghadapi kendala dalam penyelesaian proses tersebut.

"Proses penataan harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan tenaga yang ada, mencegah pembengkakan anggaran, dan tetap mematuhi regulasi," jelas Rini.

Menurut Rini, penataan ini bertujuan memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN. Pemerintah saat ini sedang memetakan tenaga kerja non-ASN yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam kesempatan tersebut, Rini mengumumkan bahwa jadwal seleksi PPPK tahap 2 diperpanjang. Pendaftaran ini terbuka bagi tenaga non-ASN yang telah terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Seleksi tahap 2 ini memberikan ruang seluas mungkin bagi tenaga non-ASN untuk berkompetisi. Periode pertama sudah selesai, dan kelulusannya telah diumumkan," ujar Rini.

Ia juga menegaskan bahwa optimalisasi seleksi dilakukan pada periode kedua ini. "Perpanjangan seleksi hingga 15 Januari 2025 memberikan kesempatan lebih banyak kepada tenaga non-ASN untuk mengikuti proses ini," imbuhnya. ***