SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak akan mengoptimalkan seluruh pendapatan yang bersumber dari sektor pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi defisit anggaran yang lebih besar.

Salah satunya yang menjadi fokus peningkatan pajak, yaitu pajak usaha sarang burung walet. Dimana serapan pajaknya masih terbilang rendah.

Hal ini di katakan Asisten Adamintaris Umum Pemerintah Kabupaten Siak H Jamaluddin didampingi anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo saat membuka rapat koordinasi pemungutan pajak sarang burung walet, di kantor Bupati Siak, Selasa (28/8/2018).

Menurut Jamaluddin, peraturan daerah tentang penetapan pajak usaha sarang burung walet ini, sudah terbit sejak tahun 2010 lalu. Namun penerimaan pajaknya sangat rendah, padahal perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di kabupaten Siak saat ini terus mengalami ke kemajuan.

"Kita akan atur ulang regulasi tentang penerimaan pajak usaha ternak sarang burung walet ini, karena usaha ini sangat cepat perkembangannya, dan menjanjikan. Jika tidak kita atur ulang makan akan bertambah besar potensi lost anggarannya,"ungkanya.

Ungkapnya lagi, dari data yang disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) ada 325 unit usaha ternak burung walet yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Siak. Tidak semua pemiliki usaha yang dapat dipungut pajaknya. Dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Nanti setelah kita susun teknis pembayarnya, para pemiliki usaha walet tidak ada lagi alasan tidak bayar.

"Penarikan pajak usaha sarang burung walet ini, ada dua payung hukumnya pertama undang-undang nomor 28 tahun 2009, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 23 tahun 2010. Yang didalamnya menyebutkan pemungutan pajak usaha sarang burung walet tidak hanya yang memiliki izin saja, namun yang tidak memiliki izin juga bisa dikutip,"terang jamal. ***